INILAHSULSEL.COM, MAKASSAR – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan akhirnya menjatuhkan vonis bersalah dengan 7 tahun penjara kepada mantan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dharma Kabupaten Luwu tahun 2018-2020 Syaharuddin terkait tindak pidana korupsi.
“Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa pidana penjara selama tujuh tahun dan pidana denda Rp400 juta,” kata Hakim Ketua Muhammad Yusuf Karim dalam amar putusan pada sidang di PN Makassar, Kamis (28/3/2024).
Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Hal itu berdasarkan amar putusan nomor: 143/Pid.Sus.Tpk/2023/Pn.Mks per tanggal 27 Maret 2024. Putusan ini lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni 6 tahun, 6 bulan dan denda Rp250 juta.
Selanjutnya, menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp847.460.416,00. Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita jaksa.
Selain itu, harta benda dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 bulan
Setelah Majelis Hakim PN Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar membacakan putusan, selanjutnya memberikan kesempatan kepada terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta JPU untuk menyatakan sikap atas putusan tersebut.
Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Luwu Andi Ardiaman menyatakan, apabila pihak penasihat hukum terdakwa mengajukan banding atas putusan majelis hakim, maka pihaknya tentu mengikuti dengan naik banding.
“Karena Penasihat Hukum terdakwa mengajukan banding. Atas sikap penasihat hukum yang menyatakan banding, Penuntut Umum juga menyatakan banding,” papar Andi Ardiaman menegaskan.
Perkara tersebut terkait tindak pidana korupsi pengelolaan bantuan hibah instalasi air bersih untuk masyarakat berpenghasilan rendah pada PDAM Tirta Dharma Kabupaten Luwu tahun anggaran 2018-2020 kala itu terdakwa Syaharuddin menjabat.
Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian keuangan negara dalam program tersebut, mengingat dana yang dikelola bersumber dari dana hibah Pemda Kabupaten Luwu sebesar Rp847,4 juta lebih berdasarkan perhitungan ahli BPK RI.
