Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka harus melanjutkan agenda pemberantasan korupsi sebagai program prioritas. Selain itu, penting untuk mengembalikan uang negara.
Pengamat hukum ekonomi, Hardjuno Wiwoho, mengatakan, selain program makan siang gratis, dua pekerjaan rumah (PR) besar itu, seharusnya masuk dalam program 100 hari pemerintaha Prabowo-Gibran. Yakni, pengesahan RUU Perampasan Asset menjadi UU, serta penuntasan megaskandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Hal ini penting agar tidak ada kelompok tertentu yang memanfaatkan isu RUU Perampasan Aset sebagai gimik politik. “Saya kira, urgensi maupun semangat disahkannya RUU Perampasan Aset adalah bisa menumpas korupsi,” ujar Mahasiswa Program Studi Doktor Hukum dan Pembangunan Sekolah Pasca Sarjana Unair, Surabaya, Jumat (26/4/2024).
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyinggung pentingnya UU tentang Perampasan Aset dan Pengembalian Uang Negara. Namun sejak Surat Presiden atau Supres tentang RUU Perampasan Aset diserahkan ke DPR pada Mei 2023, hingga kini tak kunjung disahkan.
“Saya kira, di awal pemerintahan Prabowo-Gibran, mari semua anak bangsa, sama-sama mengawal seberapa serius pemerintah mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset. Karena dari situ menjadi alat ukur keseriusan duet itu, memberantas korupsi,” ujar Hardjuno.
Menurut dia, tarik-ulur pengesahan RUU Perampasan Aset ini, sangat kuat sekali. Apalagi, banyak tangan politik yang bermain. “Mestinya semua komponen bangsa dan seluruh rakyat Indonesia mengawasi pembahasan RUU ini. Sebab, RUU ini menjadi solusi untuk menyelamatkan uang negara yang dikorupsi,” paparnya.
Di sisi lain, , Hardjuno melihat, tantangan yang dihadapi pemerintahan Prabowo-Gibran sangat besar, terutama dari sektor ekonomi. Situasi ini menyulitkan pemerintahan baru ini merealisasikan janji kampanye.
Salah satu contohnya, kondisi geopolitik yang semakin memanas yang memberikan tekanan terhadap APBN. Memburuknya kondisi ekonomi global menciptakan sentimen negatif terhadap perekonomian Indonesia.“Ruang fiskal menjadi sangat terbatas,” urainya.
Sementara, pemerintahan baru harus membiayai program makan siang gratis karena telah dijanjikan Prabowo-Gibran saat kampanye pilpres 2024. Padahal, program ini butuh anggaran Rp450 triliun per tahun. Kalau ditanggung APBN tentunya memperbesar peluang defisit. “Kalau anggaran makan siang dan susu gratis diambil dari anggaran sosial seperti subsidi BBM dan listrik, tingkat kemiskinan bakal lompat,” kata dia.
Namun jika pemerintahan Prabowo-Gibran mengesahkan UU Perampasan Aset, menurut Hardjuno, bisa menjadi payung hukum untuk merampas aset yang diperoleh dari hasil kejahatan (proceed of crime). Termasuk aset yang patut diduga akan digunakan atau telah digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana.
“UU Perampasan asset ini menjadi solusi untuk menyelamatkan uang negara yang dikorupsi. Dan, hasil perampasan aset ini, bisa dipakai untuk membiayai program makan siang dan susu gratis,” jelasnya.
