Mahkamah Agung Brazil telah mencabut larangan terhadap X milik Elon Musk setelah platform tersebut diblokir di tengah perselisihan mengenai disinformasi. X mungkin tak mau kehilangan salah satu pasar terbesarnya di Brasil yang memiliki 22 juta pengguna sebelum diblokir.
“Saya mengizinkan pengembalian segera aktivitas X,” kata Hakim Alexandre de Moraes dalam putusannya, setelah perusahaan membayar denda jutaan dolar karena gagal mematuhi serangkaian perintah pengadilan. Ia memberi waktu 24 jam kepada regulator komunikasi Brazil untuk membuat platform itu dapat diakses lagi.
Musk, orang terkaya di dunia dan seorang yang menyatakan diri sebagai “pejuang absolut kebebasan berbicara”, belum bereaksi terhadap keputusan tersebut. Melalui akun Urusan Globalnya, X mengatakan bangga dapat kembali ke Brasil, seraya menambahkan akan “terus membela kebebasan berbicara, dalam batasan hukum” di negara tempat mereka beroperasi.
Platform yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter ditangguhkan di Brasil, salah satu pasar terbesar dan paling diminati, pada akhir Agustus akibat kebuntuan atas disinformasi daring yang terkait dengan kampanye pemilihan umum Brasil tahun 2022. X juga gagal menyebutkan nama perwakilan hukum di negara tersebut, sebagaimana diharuskan oleh hukum.
Setelah Moraes memblokir X, Musk menyerang hakim tersebut dengan memanggilnya “diktator jahat” dan menjulukinya “Voldemort”, diambil dari nama penjahat dalam serial Harry Potter.
Moraes menuduh platform tersebut merusak demokrasi dengan membiarkan disinformasi berkembang biak. Anggapan ini mendapat dukungan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva, yang menyatakan bahwa negara tidak akan diintimidasi oleh individu, perusahaan, atau platform digital yang percaya diri berada di atas hukum.
X akhirnya mematuhi semua tuntutan Moraes agar penangguhan tersebut dicabut. Minggu lalu, hakim mengonfirmasi bahwa perusahaan tersebut juga telah menyelesaikan denda sekitar $5,2 juta atau sekitar Rp81,7 miliar.
Perselisihan di Brasil merupakan salah satu dari serangkaian pertikaian terkini antara Musk dan pemerintah, termasuk Australia dan Inggris, yang berupaya mencegah penyebaran misinformasi daring.
