INILAHSULSEL.COM – Pemerintah Kabupaten (Pembkab) Bulukumba meraih prestasi dengan memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023, yang diperiksa oleh Kantor Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan.
Kepala Perwakilan BPK, Amin Adab Bangun, secara resmi mengumumkan predikat ini dalam sebuah acara di Makassar pada 29 Mei 2023.
Opini WTP ini adalah yang kesebelas kalinya bagi Pemerintah Kabupaten Bulukumba dan yang ketiga kalinya secara berturut-turut di masa kepemimpinan Bupati Andi Muchtar Ali Yusuf dan Wakil Bupati Andi Edy Manaf.
Penerimaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK diserahkan langsung kepada Wakil Bupati Andi Edy Manaf.
Amin Adab Bangun menjelaskan bahwa proses pemeriksaan dilakukan secara profesional dan sesuai prosedur.
Wakil Bupati Andi Edy Manaf menekankan bahwa capaian WTP ini mencerminkan komitmen mereka dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, terutama dalam pengelolaan keuangan.
“Meski WTP, namun masih ada catatan atau kekurangan yang kita pemerintah daerah harus ditindak lanjuti ke depan,” ungkap Edy Manaf.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Andi Sufardiman menyampaikan bahwa setiap tahun pemeriksaan BPK memiliki tantangan yang berbeda.
Tantangan pemeriksaan kali ini mencakup beberapa item yang mesti ditindaklanjuti, diantaranya kesalahan penganggaran belanja daerah, pendataan dan penetapan pajak daerah, pencatatan dan pelaporan aset tetap yang belum memadai karena belum didukung bukti kepemilikan
“Item-item tersebut menjadi rekomendasi untuk perbaikan yang mesti kita tindaklanjuti dengan membuat action plan,” ungkapnya.
Ia pun menyampaikan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretaris Daerah atas dukungan untuk bekerja dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah yang dapat diserahkan tepat waktu dan mendapat opini WTP dari BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan.
“Semoga pencapaian ini menjadi motivasi bagi kita untuk bekerja lebih lagi,” pintanya.
Untuk itu, pihaknya segera melakukan koordinasi dengan OPD-OPD yang dinilai masih memiliki kekurangan untuk ditindaklanjuti.
