Indonesia Anggota Penuh BRICS, Habib Idrus: Peluang Strategis Perkuat Posisi Global

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS Idrus Salim Al-Jufri menyatakan resminya Indonesia menjadi anggota penuh kelompok ekonomi BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) menawarkan sejumlah peluang besar.
Dia menekankan, pentingnya langkah yang cermat dan berbasis kepentingan nasional dalam mempertimbangkan serta memanfaatkan status keanggotaan.
“Keanggotaan penuh Indonesia di BRICS bisa menjadi peluang besar untuk memperluas akses pasar, memperkuat transformasi teknologi, dan memainkan peran lebih besar dalam reformasi sistem global,” ujarnya dalam keterangannya, diterima di Jakarta, Kamis (9/1/2025).
Adapun sejumlah peluang yang Ditawarkan BRICS untuk Indonesia, kata Habib Idrus, yang pertama, Pasar dan Ekonomi. Dengan BRICS yang mewakili seperempat ekonomi dunia, keanggotaan dapat membuka akses ke pasar besar untuk ekspor Indonesia, sekaligus memberikan peluang pendanaan alternatif melalui BRICS Development Bank (NDB).
“Kedua, Penguatan Teknologi. Transfer teknologi dari negara-negara anggota seperti China dan India dapat mempercepat transformasi digital dan pengembangan energi terbarukan di Indonesia,” tutur legislator dari Dapil Banten III ini.
Ketiga, lanjut Habib Idrus, reformasi global. BRICS menyediakan platform bagi Indonesia untuk memperjuangkan keadilan perdagangan, ketahanan pangan, dan reformasi sistem keuangan internasional.
Namun keputusan ini, juga mengandung risiko. Posisi geopolitik BRICS, yang sering dilihat sebagai penyeimbang dominasi Barat, dapat memengaruhi hubungan strategis Indonesia dengan negara-negara barat, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa.
“Selain itu, dominasi China dan Rusia dalam aliansi ini menuntut strategi kuat agar Indonesia tetap memiliki pengaruh signifikan,” jelasnya.
Dia menyampaikan, tiga rekomendasi strategis. Di antaranya, menjaga diplomasi bebas aktif Indonesia harus memastikan bahwa keanggotaan ini tidak mengganggu hubungan dengan mitra-mitra strategis lainnya.
“Kedua, strategi pemanfaatan keanggotaan, pemerintah perlu memiliki rencana yang jelas untuk memaksimalkan keuntungan dari kerja sama BRICS, baik di bidang ekonomi, teknologi, maupun geopolitik,” urai Habib Idrus.
Ketiga, optimalisasi manfaat untuk rakyat. Dia menyatakan, semua langkah harus berorientasi pada manfaat nyata bagi rakyat, seperti penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing industri dalam negeri.
“Keanggotaan penuh Indonesia di BRICS harus menjadi langkah strategis yang memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional, tanpa mengorbankan prinsip bebas aktif yang menjadi dasar diplomasi kita,” ujar dia.