Hingga kuartal IV-2024, Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) mencapai US$424,8 miliar.
Dengan asumsi kurs Rp16.300/US$, setara dengan Rp6.924,24 triliun. Turun jika dibandingkan kuartal III-2024 yang mencapai US$428,1 miliar.
Namun, jika dibandingkan dengan kuartal IV-2024 atau year on year (yoy), mengalami kenaikan 4 persen.
“Penurunan posisi ULN (dibanding kuartal III-2024), berasal dari ULN sektor publik maupun swasta. Perkembangan ULN kuartal IV 2024 dipengaruhi penguatan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk rupiah,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI. Ramdan Denny Prakoso, Jakarta, Senin (17/2/2025).
Bila dirincikan, kata Ramdhan, ULN dari sektor pemerintah mencatat penurunan. Posisi ULN pemerintah di kuartal IV 2024 tercatat US$203,1 miliar. Atau turun dibandingkan kuartal III 2024 sebesar US$204,1 miliar.
Secara tahunan, ULN pemerintah melambat 3,3 persen (yoy) dari 8,4 persen (yoy) pada kuartal III 2024. Penurunan ini akibat turunnya posisi surat utang dipengaruhi penguatan mata uang dolar AS.
Sementara, utang luar negeri dan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional dan domestik, mencatat net inflow. Seiring tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.
“Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal,” kata Ramdan.
Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN.
Berdasarkan sektor ekonomi, BI mencatatkan ULN pemerintah dimanfaatkan untuk mendukung jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 20,8 persen dari total ULN pemerintah.
Sisanya yang 19,7 persen dialokasikan untuk administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 19,7 persen. Lalu, untuk jasa pendidikan sebesar 16,7 persen dari total ULN pemerintah, sedangkan konstruksi sebesar 13,4 persen, serta jasa keuangan dan asuransi sebesar 9,0 persen.
Posisi ULN pemerintah juga dijamin tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah. Kemudian ULN sektor swasta juga menurun.
Pada kuartal IV 2024, posisi ULN swasta tercatat US$194,1 miliar, atau turun dibandingkan posisi kuartal III 2024 sebesar US$196,3 miliar.
Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,2 persen, lebih dalam dibandingkan 0,6 persen pada kuartal III 2024.
Perkembangan ULN tersebut bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 2,5 persen (yoy) dan 2,1 persen (yoy).
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian dengan pangsa mencapai 79,5 persen dari total ULN swasta.
Di mana, ULN swasta tetap didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,7 persen terhadap total ULN swasta.
Ramdan menegaskan, struktur utang luar negeri di Indonesia tetap sehat, didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 30,4 persen di kuartal IV 2024, dari 31,1 persen pada kuartal III 2024, serta didominasi ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,8 persen dari total ULN.
