Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespon kritikan dari salah seorang warganet, soal pembangunan Masjid Raya Al Jabbar mengunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Awal mula kritikan ini dilontarkan melalui jejaring Twitter oleh akun @outstandjing. Dalam unggahannya ia menjelaskan bahwa membangun masjid itu perbuatan mulia dengan berwakaf untuk jadi amal jariyah pendirinya.
Ia pun tak lupa melampirkan Surah At-Taubah ayat 17, 18, 107 dan 108 sebagai landasan dalil yang ia yakini bisa menguatkan argumentasinya.
“Tapi kalau masjid pakai dana APBD? Pembayar pajak itu berbagai kalangan. Akad dan niat untuk bayar pajak, bukan akad dan niat wakaf. Kalau di agama Islam, tidak sembarangan dana bisa dipakai untuk masjid,” tulisnya.
Kritikan ini pun direspons oleh Emil–sapaan Ridwan Kamil–melalui akun Instagramnya @ridwankamil. Ia menjelaskan, penggunaan dana negara adalah kesepakatan bersama.
Kesepakatan itu tentunya dibahas dulu melalui musyawarah bersama rakyat dalam forum musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang). “Masjid, Gereja, Pura semua bisa dibiayai negara selama itu disepakati eksekutif dan legislatif,” katanya.
Ridwan mengatakan kewajiban masyarakat Indonesia memang membayar pajak. Di sisi lain, hukum di Indonesia telah mengatur bahwa penggunaan uang pajak itu merupakan kewenangan pemerintah.
Ia lantas membandingkan Masjid Istiqlal Jakarta dibangun menggunakan APBN sebesar Rp7 miliar di tahun 1961 lalu. Bahkan, APBD lainnya juga kerap digunakan untuk membangun rumah ibadah agama lain di berbagai wilayah.
“Di wilayah mayoritas Kristiani APBD dialokasikan untuk gereja. Di wilayah Bali, APBD/N dipakai untuk membangun kawasan ibadah Pura,” terang dia.
Kembali ke Masjid Al Jabbar, Ridwan mengatakan rencana pembangunan masjid ini sudah melalui serap aspirasi Ormas Islam dan kebanyakan rakyat Jawa Barat. Rencana pembangunannya pun sudah dibahas tujuh tahun lalu.
Karenanya, Ia memastikan tugas pemerintah memenuhi dan membangun aspirasi masyarakatnya. “Jutaan warga Jawa Barat melalui berbagai Ormas Islam menitipkan aspirasi rakyat Jawa Barat agar dibangun Masjid Raya Provinsi sejak tujuh tahun yang lalu. Karena selama ini Masjid Raya Provinsi mengkudeta masjid Agung Kota Bandung,” kata dia
Penjelasan panjang dari Emil rupanya belum bisa memuaskan si pengkritik. Perdebatan pun memanas kembali, lantaran akun @outstandjing berusaha cari celah dengan mengalihkan topik diskusi ke tema transportasi publik. Tampaknya si pengkritik benar-benar cari peluang untuk menangkan perdebatan.
“Seperti kita tahu kemampuan fiskal Jabar terbatas, padahal kebutuhan rakyat sangat banyak. Misalnya, anggara terkait perhubungan hanya 0,53 persen dari APBD 2022. Padahal kendaraan umum di Jawa Barat sangat memprihatinkan,” sanggahnya.
Melihat ada upaya membelokan tema, Emil pun mencoba menggiring si pengkritik untuk kembali pada persoalan semula, yakni kritikan pembangunan Masjid Raya Al Jabbar.
“Kalau mau bahas transportasi publik, bisa dipostingan lain. Sekerang mah silakan berargumentasi panjang lebar bahwa seolah masjid tidak boleh dengan APBD,” ceplos Emil.
Melihat perdebatan yang tak kunjung usai lantaran si pengkritik bergonta-ganti tema diskusi, warganet lain pun terpancing emosi. Salah satunya @noviantivia05.
Ia mencibir si pengkritik yang melakukan diskusi berdasarkan emosi tanpa mau membaca jawaban dari Emil yang sudah begitu detail. “Baca lagi makanya yang pinter,” cibirnya.
Sementara akun @nainggolanvictor_ menilai perdebatan ini tak perlu dilanjutkan karena si pengkritik terlalu keras kepala tidak mau menerima argumentasi yang disampaikan Emil. “Pak mending istirahat pak,” ujarnya.
Sekadar informasi, Masjid Al Jabbar yang baru dibangun oleh Ridwan Kamil menjadi ikon baru Kota Bandung. Pembangunan masjid ini memakan biaya kurang lebih Rp1 triliun dengan total luas mencapai 21,799,20 meter persegi.
Masjid ini dilengkapi empat buah menara dengan menara tertinggi memiliki tinggi mencapai 99 meter. Ada pula museum seluas 11.238,20 meter persegi di lantai dasar masjid ini.
