Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza mengatakan foto Ketua DPP PDIP Puan Maharani bersama Presiden Prabowo Subianto, dan dua mantan presiden lainnya, dalam kegiatan retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, tidak bisa sekadar dimaknai rutinitas biasa.
Menurutnya, Puan menyadari Ketua Umum PDIP yakni Megawati Soekarnoputri tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Maka dia tak mau ikut-ikutan gaya politik impulsif yang dimainkan sang ibu, untuk membela tersangka korupsi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
“Jika ia berfoto dengan ketiga penguasa politik itu, menunjukkan Puan memberikan pesan yang hangat akan simbol persatuan dan kesatuan kepada publik, juga sebuah pesan dukungan parlemen terhadap pemerintahan Prabowo,” kata Efriza kepada Inilah.com, Jakarta, Sabtu (1/3/2025).
Efriza melihat, foto bersama Puan dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto yang kompak mengenakan pakaian militer itu bernilai komunikasi politik, adalah bentuk kenegarawan Puan yang mengutamakan kepentingan bangsa.
“Dengan pesan yang menunjukkan ia adalah politisi yang lebih mengedepankan rakyat ketimbang urusan ‘politik receh’ bersifat pragmatis karena membela politisi yang berkarakter buruk seperti Hasto,” ujarnya menambahkan.
Efriza meyakini Puan tak akan mendapatkan teguran dari Megawati akan foto tersebut. Karena apa yang dilakukan Puan sama seperti mendiang ayahnya Taufiq Kiemas.
“Tetapi pesan foto itu, mengingatkan Megawati akan sosok suaminya Taufik Kiemas yang acap mengkritik Megawati, ketika lebih mengedepankan sifat permusuhan dalam berpolitik ketimbang persatuan dan kesatuan,” tutur Efriza.
“Seperti ketika Taufik Kiemas mendukung SBY dan Demokrat bahkan menjadi ketua MPR. Ini menunjukkan PDIP diinternalnya ada sosok Puan yang siap mengoreksi Ketua Umum PDIP jika offside bersama rakyat,” sambungnya menegaskan.
Diberitakan sebelumnya, kehadiran Puan Maharani di kegiatan retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah (Jawa Tengah), Kamis (27/2/2025), menjadi penyejuk usai kehebohan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang sempat memboikot kader banteng untuk tak mengikuti kegiatan ini.
Dalam momen itu, Puan nampak foto dengan mengenakan seragam komponen cadangan (komcad). Puan berdiri diapit oleh Presiden Prabowo dan SBY. Sementara itu, terlihat Jokowi berdiri bersebalahan dengan Prabowo Subianto.
Tak sekadar foto, dia juga mengikuti kegiatan Parade Senja di bawah guyuran hujan. Parade Senja dan upacara penurunan bendera diawali dengan inspeksi pasukan oleh Presiden Prabowo dengan menaiki mobil maung. Puan turut mengikuti inspeksi pasukan yang diiringi oleh marching band Genderang Seruling Canka Lokananta (GSCL) dari korps taruna Akmil tersebut.
Ada tiga maung yang melakukan inspeksi pasukan. Di mobil maung pertama, Presiden Prabowo didampingi SBY dan Jokowi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Sementara Puan berada di mobil maung kedua bersama Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPD Sultan Najamudin. Kemudian maung ketiga diisi Menkopolkam Budi Gunawan, Mendagri Tito Karnavian, dan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin.
Diketahui, retret kepala daerah gelombang pertama di Akmil, Magelang diikuti sebanyak 503 kepala daerah. Sebanyak 10 daerah tidak hadir termasuk Gubernur Bali Wayan Koster. Sementara Gubernur Jakarta Pramono Anung bersama 17 kepala daerah dari PDIP memilih hadir di hari keempat.
Asal tahu saja, langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bikin Ketum Megawati Soekarnoputri berang, hingga mengeluarkan instruksi untuk para kadernya tak mengikuti kegiatan pembekalan kepala daerah di Magelang, Jateng.
Instruksi disampaikan melalui surat bernomor 7294 /IN/DPP//2025 pada Kamis (20/2/2025) bertanda tangan Megawati. Dalam surat ini, Megawati meminta para kader menunda keberangkatan mereka dalam agenda retret kepala daerah yang diinstruksikan Presiden RI Prabowo Subianto. Penundaan ini disebabkan karena dinamika politik nasional usai Hasto resmi ditahan KPK.
Megawati menyatakan, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan AD/ART PDIP, khususnya Pasal 28 Ayat 1, yang menyebutkan Ketua Umum memiliki kewenangan penuh dalam mengendalikan kebijakan dan instruksi partai.
“Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025) malam.
