Presiden RI Prabowo Subianto meminta kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan bersikap tegas terkait dengan penyelundupan barang-barang dari luar negeri (impor ilegal). Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah yang ingin membasmi rantai impor yang tidak pro-rakyat.
Sikap tegas yang diharapkan Prabowo adalah dengan mematuhi prosedur yang ada.
Dalam acara Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025), Prabowo mengatakan sebagai mantan tentara, dia memahami akal-akalan pihak tak bertanggung jawab yang melakukan penyelundupan. Ia pun memastikan akan menindak keras setiap pejabat yang terlibat ataupun melindungi kasus penyelundupan.
“Kami akan bertindak tegas (terhadap penyelundupan). Kami akan memperbaiki kondisi karena banyak rakyat yang masih susah. Jangan ikut praktik-praktik yang justru akan membunuh rakyat kita sendiri,” ujar Prabowo.
Prabowo juga menegaskan impor bahan baku tidak boleh diskriminatif. Artinya, yang hanya menguntungkan segelintir perusahaan-perusahaan besar dengan menunjuk perusahaan tertentu untuk melakukan impor.
Peringatan soal penyelundupan barang untuk impor itu disampaikan Prabowo setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengakui keputusannya menaikan tarif barang impor sebesar 32 persen bagi produk Indonesia adalah aksi balas dendam terhadap kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Dikutip dari situs resmi Gedung Putih, Kamis (3/4/2025), Trump mempersoalkan kebijakan TKDN Indonesia di berbagai sektor, perizinan impor yang sulit hingga kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mengharuskan perusahaan sumber daya alam menyimpan pendapatan ekspor di rekening dalam negeri.
“Indonesia menerapkan persyaratan konten lokal di berbagai sektor, rezim perizinan impor yang kompleks, dan mulai tahun ini akan mengharuskan perusahaan sumber daya alam untuk memindahkan semua pendapatan ekspor ke dalam negeri untuk transaksi senilai USD 250.000 atau lebih,” ujar Trump.
