Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin meminta pemerintah mengantisipasi potensi praktik cari untung, dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang akan mulai berjalan pada Senin (6/1/2025) besok.
“Terkait dengan praktik oknum-oknum yang mengatasnamakan program MBG yang mulai ada korban seperti perusahaan katering, pungli, dan segala macam, itu kita minta tolong itu ditertibkan dan diantisipasi,” kata Zainul dalam keterangannya, Minggu (5/1/2025).
Zainul mengatakan, program MBG Presiden Prabowo Subianto merupakan harapan besar masyarakat. Maka dari itu, ia berharap tak ada pihak-pihak yang mencoreng program tersebut.
“Jangan sampai praktik mencari untung secara ilegal itu mencoreng program yang sangat bagus ini dan membuat masyarakat kemudian pesimis,” ucapnya.
Selain itu, dia turut menyoroti anggaran Rp 10 ribu per porsi untuk pengadaan makan bergizi gratis. Dia ragu uang sebesar itu cukup untuk mengakomodir kebutuhan gizi minimum.
“Kalau sekarang diputuskan Rp10 ribu per porsi, kami punya catatan bahwa hitung-hitungan kami kalau Rp10 ribu per porsi itu sepertinya susu belum masuk deh. Kalau susu dimasukan, nggak cukup itu anggaran Rp10 ribu,” kata Zainul dalam keterangannya, Minggu (5/1/2025).
Menurutnya, anggaran Rp10 ribu itu perlu didiskusikan ulang. Hal itu lantaran sangat berkaitan dengan standar gizi minimum yang harus terpenuhi dalam satu porsi.
“Apalagi untuk daerah-daerah tertentu ya, di daerah luar Jawa mungkin akan lebih mahal biaya pokok untuk karbohidrat dan juga untuk sayuran,” sambung dia.
Diketahui, program prioritas Prabowo ini akan mulai dieksekusi di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi. Kepala Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyatakan, program ini merupakan tonggak bersejarah bagi bangsa Indonesia, yang mana untuk pertama kalinya melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri, ibu hamil, dan menyusui.
“Informasi dari Badan Gizi Nasional (BGN), tercatat 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang siap beroperasi,” kata Kepala Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi dalam siaran pers yang diterima, Minggu (5/1/2025).
Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo.
Selanjutnya Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.
Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.
