Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan sedang membahas rencana penutupan PLTU Suralaya. Namun kajian itu mentok soal sumber pendanaan dari program pensiun dini PLTU yang membuthkan dana Rp1.500 triliun.
Harapannya, pemerintah mendapat pendanaan global lewat dana transisi energi Just Energy Transition Partnership (JETP) sejumlah US$ 20 miliar atau setara Rp 300 triliun.
“Sekarang sedang dikaji dengan baik, early retirement itu akan kita lakukan. Tapi, siapa yang bayar, duitnya mana?,” katanya, saat ditemui di Jakarta, Rabu (6/9/2023).
PT PLN Indonesia Power menyebutkan penonaktifan PLTU Suralaya tidak memberikan dampak terhadap penurunan polusi di Jakarta. “Mereka kan yang minta kita buat (transisi energi), ya kita buat. Mereka yang janjiin duitnya, ya sekarang mana duitnya?,” tegasnya.
Baca Juga:
Kredit Masih Bisa ke PLTU Batu Bara, OJK Langgar Komitmen ASEAN
Nonaktif Selama KTT ASEAN
Sebenarnya PLTU Suralaya telah menerapkan sejumlah teknologi untuk mengendalikan emisi di setiap produksinya. Adapun saat ini, PLTU tersebut tengah dinonaktifkan sementara selama gelaran KTT ASEAN.
“Okelah PLTU sekarang disalahkan, kita matikan Suralaya, 1, 2, 3, 4. Tetapi di data terakhir, tidak mengurangi polusi ternyata. Tapi tetap kita matikan, karena ini komitmen bersama untuk menjaga polusi,” kata Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung DPR pekan lalu.
Erick mengatakan, polusi merupakan musuh bersama karena akan mempengaruhi kesehatan warga Jakarta. Oleh karena itu, selain suntik mati PLTU, pihaknya juga terus mendorong penggunaan corong penampung alias scrubber di seluruh PLTU demi mengurangi emisi.
