Pakar Hukum Pidana Universitas Tarumanagara Herry Firmansyah menekankan, siapa saja menteri yang mesti diganti tentu menjadi kewenangan prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia menitipkan pesan agar orang-orang yang ‘bermasalah dengan hukum’ dapat digeser.
“Hal lain yang bisa kita titipkan adalah berkaitan dengan aspek pelayanan publik, harus ada capaian yang nyata bukan omon-omon saja, maka yang dapat dinilai adalah dampak dari kebijakan atau aturan yang dibuat dan Pak Prabowo perlu mendengarkan masukan masyarakat luas,” tutur Herry kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, dikutip Minggu (7/6/2025).
Herry menegaskan, menteri yang bermasalah dengan hukum misalnya, harus mendapatkan perhatian agar menjaga integritas dan trust masyarakat dalam menjalankan tugas kenegaraan sebagai pelayan publik.
Ia menyebut basis penilaian yang utama terhadap pembantu Presiden Prabowo adalah kinerja, bukan perihal kedekatan atau hal-hal nonteknis lainnya. “Karena bagaimanapun yang merasakan hasil kerja tersebut adalah masyarakat luas,” sambungnya.
Terkait persoalan hukum, menurut Herry, maka tentu menteri dan jajarannya yang ada saat ini pun tak luput dari penilaian Presiden Prabowo. Bukan hanya bicara aturan apa yang sudah banyak dibuat, tetapi manfaat dari kebijakan yang diambil apakah memenuhi kebutuhan masyarakat akan keadilan hukum yang objektif dan profesional.
“Pak Prabowo perlu tegas dalam menilai mereka yang dirasa tidak perform dalam kerja 100 hari yang dicanangkan. Gebrakan atas kerja yang dilakukan bukan didasarkan pada banyaknya aturan yang dibuat semata-mata,” tegasnya.
Diketahui, isu perombakan kabinet kembali menguat karena terjadinya pertemuan Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad dan Mensesneg Prasetyo Hadi dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.
Dalam keterangannya di media sosial, akun resmi Dasco menyatakan rasa hormat dan terima kasih atas wejangan serta masukan yang diberikan oleh Megawati Soekarnoputri demi kepentingan bangsa dan negara, khususnya jalannya pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.