Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi buru-buru beraksi terkait ramainya kabar jika 656 hektare perairan di Laut Surabaya sudah bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB). Pasalnya Pemkot Surabaya ikut terseret dalam penerbitan sertifikat HGB di wilayah laut tersebut.
Eri mengaku sudah berkoordinasi langsung dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait temuan tersebut yang terlihat di laman bhumi.atrbpn.go.id.
“Jadi kemarin ada ramai berita mengenai HGB di atas HPL di Mangrove, katanya di wilayah laut Surabaya. Setelah itu, saya melakukan koordinasi dengan BPN dan informasinya ternyata itu adalah wilayah Sidoarjo,” kata Eri seperti dikutip, Kamis (23/1/2025).
Eri menegaskan, Pemkot Surabaya berkomitmen selalu mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) dalam hal pembangunan kota. Sehingga pembangunan akan lebih terarah dan terencana.
“Pemkot Surabaya sudah memiliki RTRW dan RTRK sebagai acuan. Selama itu tidak berubah, ya tidak mungkin mengubah di lapangan,” ujar Wali Kota Eri.
Lebih lanjut, Eri juga memastikan jika selama ini tidak ada pengajuan HGB ataupun permintaan untuk mengubah RTRW. Oleh karena itu, dia memastikan bahwa hal yang sedang ramai diperbincangkan tidak berada di Kota Surabaya.
“Di Surabaya tidak ada, karena itu kita pedomannya RTRW. Saya sempat kaget mendengar informasi itu, ternyata setelah dikonfirmasi bukan di Kota Surabaya,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Jawa Timur, Lampri, mengatakan bahwa lokasi HGB 656 hektar tersebut berada di Desa Segoro Tambak, Sedati, Sidoarjo. Artinya, lokasi HGB itu bukan di Kota Surabaya seperti yang ramai diperbincangkan.
“Berita yang beredar terkait lokasi HGB ada di Kota Surabaya, itu keliru. Sesungguhnya lokasinya ada di Desa Segoro Tambak, Sidoarjo,” tandasnya.
