Sejumlah Kementerian Dipecah Prabowo, CSIS: Bentuk Perhatian pada Persoalan Spesifik

Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri dalam Media Briefing bertajuk ‘Merespons Kabinet Prabowo-Gibran: Implikasi, Risiko, dan Masukan’, Jumat (25/10/2024). (Foto: Tangkapan layar/ Inilah.com/ Diana Rizky)

Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri menyambut baik bertambahnya jumlah kementerian, badan, hingga satu kementerian terdapat tiga wakil menteri (wamen) didalamnya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Pertama tentunya kita melihat ada keinginan dari Pak Prabowo-Gibran untuk fokus ke beberapa hal yang memang dianggap sangat perlu. Contohnya adalah ada kementerian yang ditugaskan secara khusus untuk mengawal hilirisasi. Itu menjadi representasi bagaimana seriusnya pemerintahan ini untuk melihat hilirisasi,” tutur Yose secara virtual dalam Media Briefing bertajuk ‘Merespons Kabinet Prabowo-Gibran: Implikasi, Risiko, dan Masukan’, dipantau di Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Kemudian adanya badan khusus yang ditugaskan untuk mengawal program makan bergizi gratis, yaitu Badan Gizi Nasional.

“Hal-hal seperti itu menunjukkan ada fokus-fokus perhatian tertentu di dalam pemerintahan ini. Begitu juga misalnya di dalam urusan kebijalan luar negeri. Ada wamen yang memang dikhususkan untuk melihat isu-isu yang terkait dengan Timur Tengah,” kata dia.

“Dan ini tentunya cukup baik untuk memberikan fokus perhatian yang lebih besar lagi kepada berbagai hal-hal yang dianggap critical atau dianggap penting tadi,” tuturnya.

Oleh karena itu, ia menyatakan dengan hadirnya kementerian dan badan baru, kelihatannya pemerintah ke depan memang memiliki perhatian besar pada permasalahan yang lebih spesifik.

“Ini tentunya merupakan suatu hal yang positif yang bisa kita ambil dari terbentuknya kabinet ini. Walaupun memang kabinet ini kelihatannya cukup besar, tetapi hal positif yang bisa kita ambil adalah tiap-tiap kementerian atau lembaga akan punya portofolio yang lebih khusus dalam berbagai bidang yang ditangani,” ujar dia.

Diketahui total ada 48 kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran. Sejumlah kementerian yang ada di periode sebelumnya, dipecah menjadi beberapa kementerian. Pertama di level menteri koordinator, Prabowo memecah Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menjadi dua. Pertama Kemenko Bidang Politik dan Keamanan yang dipimpin eks Kepala BIN Budi Gunawan dan Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan yang dipimpin Yusril Ihza Mahendra.

Kemudian, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang meski secara nomenklatur tak berubah tetapi dipecah menjadi dua. Hal itu ditandai dengan serah terima jabatan dari Menko PMK sebelumnya, Muhadjir Effendy kepada dua menko era Prabowo. Dua Menko itu ialah Menko PMK Pratikno dan Menko Pemberdayaan Masyarakat yang dipimpin Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Kemudian, di tingkat kementerian terdapat beberapa. Pertama, Menteri Hukum dan HAM yang dilebur menjadi tiga kementerian, menjadi Kementerian Hukum yang dipimpin Supratman Andi Agtas dan Kementerian HAM di bawah eks Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai.

Lalu, urusan imigrasi dan pemasyarakatan yang sebelumnya masuk dalam urusan Kemenkumham kini menjadi kementerian sendiri, yakni Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang dipimpin eks Wakapolri Agus Andrianto.

Kemudian, Kemendikbudristek juga dipecah menjadi tiga kementerian, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dipimpin Abdul Mu’ti. Lalu, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang dinakhodai Satryo Soemantri Brodjonegoro.

Selain itu, Kemendikbudristek juga dipecah menjadi satu kementerian lagi, yaitu Kementerian Kebudayaan yang dipimpin Waketum Gerindra Fadli Zon. Pemecahan juga terjadi di tubuh Kementerian PUPR. Kini, PUPR dibagi menjadi dua kementerian, yakni Kementerian Pekerjaan Umum yang dipimpin Dody Hanggodo serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dinakhodai Maruarar Sirait alias Ara.

Hal yang sama juga terjadi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di bawah kepemimpinan Prabowo, KLHK dipecah menjadi dua unit kementerian. Pertama Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup di bawah Hanif Faisol dan Kementerian Kehutanan dipimpin Raja Juli Antoni.

Kemudian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang kini menjadi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di bawah Yandri Susanto dan Kementerian Transmigrasi yang dipimpin Iftitah Suryanegara.

Selanjutnya, Kementerian Koperasi dan UKM di era Presiden Jokowi yang dipimpin Teten Masduki kini juga dibagi menjadi dua kementerian, yakni, Kementerian Koperasi di bawah Budi Arie Setiadi alias Muni dan Kementerian UMKM yang dipimpin politikus Golkar, Maman Abdurrahman.

Terakhir, Kemenparekraf di era Jokowi yang dipimpin Sandiaga Uno kini dipecah menjadi dua, yakni Kementerian Pariwisata yang dipimpin oleh Widiyanti Putri Wardhana dan Kementerian Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif di bawah Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya.
 

Topik