Dinamika struktur dan pemerintahan di Papua harus dilihat secara utuh. Sayangnya, informasi seputar hal tersebut belum tersedia secara komprehensif dan ada pemotongan sejarah tentang pemerintahan di Papua.
Demikian antara lain yang mengemuka dalam bedah buku “Dinamika Pemerintahan di Papua” karya Pj Gubernur Papua Barat Daya sekaligus Ketua MIPI Provinsi Papua Dr Muhammad Musa’ad, Sabtu (11/3/2023).
Dalam sambutan pembukaannya, Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Bahtiar mengapresiasi penulis karena di tengah kesibukan sebagai praktisi pemerintahan masih menyempatkan diri untuk menulis.
Bahtiar mengatakan, buku tersebut telah diluncurkan di Sorong dan sejauh ini menjadi buku pertama yang menulis cukup lengkap tentang sejarah pemerintahan di Papua.
“Beliau menghasilkan sebuah karya yang luar biasa, patut kita baca dan dengarkan kawan-kawan semua. Mungkin juga merangsang bagi kita semua para ilmuwan pemerintahan, pemerhati maupun praktisi bahkan peneliti pemerintahan di Indonesia,” katanya.
Bahtiar menambahkan, selama ini sejarah Papua terpotong hanya pada masa kerajaan tertentu. Padahal Papua terbentuk karena dipengaruhi oleh eksternal power yang dinamikanya bisa dilihat hari ini.
Dia menjelaskan, sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, di Papua sudah ada interaksi, bukan hanya pada masa Kerajaan Tidore atau Ternate. Di Papua juga terjadi berbagai dinamika, termasuk pengaruh dari negara-negara lain yang mempengaruhi hubungan pemerintahan.
Dengan hadirnya buku ini, Bahtiar mengatakan bisa menjadi karya yang mendukung dan membantu pengembangan ilmu pemerintahan.
“Bayangkan saja kalau seluruh anggota MIPI bisa menuliskan tentang sejarah pemerintahan atau dinamika pemerintahan di daerahnya. Ada 514 kabupaten/kota di Indonesia, 38 provinsi, kalau itu dituliskan, itu luar biasa,” ungkapnya.
Sejarah Terpotong
Sementara itu Muhammad Musa’ad menjelaskan, buku ini dibuat dengan latar belakang pengamatan yang dia lakukan terhadap berbagai dinamika pemerintahan di Papua termasuk penerapan otonomi khusus (otsus).
Menurut Musa’ad, ada informasi-informasi yang belum komprehensif dan ada pemotongan sejarah tentang pemerintahan di Papua.
“Saya merasa terpanggil untuk mencoba menuliskan beberapa hal, ataupun juga menginformasikan beberapa hal pada banyak pihak, sehingga semakin banyak orang yang paham dan tahu tentang pemerintahan yang ada di Papua,” ujarnya.
Musa’ad mejabarkan beberapa hal mendasar mengenai isi buku. Dia menyampaikan, keberadaan masyarakat di Papua sejak abad 14 telah menjalin interaksi dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Kemudian disusul dengan masuknya bangsa lain seperti Spanyol, Portugis, dan bangsa lain yang mempengaruhi kepemimpinan dan pemerintahan di Papua.
“Terkait dengan eksistensi, keberadaan Papua, keabsahan Papua atau Irian Barat sebagai provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (diatur) berdasarkan undang-undang,” terangnya.
Buku tersebut juga mengulas terkait dengan dinamika struktur dan pemerintahan di Papua pada periode tertentu.
Musa’ad menganggap hal tersebut perlu diulas untuk mengetahui sejauh mana pemerintah serius dan memberi perhatian terhadap Papua. Apalagi setelah diterbitkannya undang-undang mengenai Otsus yang membuat kewenangan semakin meluas.
“Memberikan ruang partisipasi yang besar bagi masyarakat Papua,” tandasnya.
Wiguna Taher
