Besok Ada Demo Ojol, DPR: Berjuanglah dengan Baik dan Damai

Anggota Komisi V DPR RI Yanuar Arif Wibowo mempersilakan para pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi unjuk rasa untuk menolak potongan tarif lebih dari 20 persen. Demonstrasi bakal berlangsung, Selasa (20/5/2025) besok.

“Terkait demonstrasi, ini kan sebuah penyaluran aspirasi yang dilindungi undang-undang jadi, monggo saja, silahkan saja, teman-teman ojol, kalau merasa ada yang tidak puas dengan apa yang selama ini mereka dapatkan, ya monggo, silakan tapi berjuang dengan baik, dengan damai,” ujar Yanuar kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (19/5/2025).

Menurutnya, para pengemudi ojol yang berunjuk rasa memiliki alasan kuat. Dia mengatakan, memang berdasarkan aturan Kementerian Perhubungan, pihak aplikator maksimal memotong tarif sebesar 20 namun kenyataannya pengemudi ojol mendapatkan potongan lebih dari itu.

“Realitanya, teman-teman Ojol ini mendapatkan potongan lebih dari itu. Ada yang 30 persen, bahkan ada yang 40 persen. Nah, ini kan yang menjadi trigger, kok bisa yang selama ini mereka berjibaku di lapangan, cari penumpang, cari orderan, tapi tiba-tiba porsinya dipotong sedemikian besar, dan bahkan menyalahi ketentuan aturan yang ada. Jadi menurut saya, ya sah-sah saja teman-teman untuk berjuang memperjuangkan haknya,” kata dia.

Yanuar mendorong pemerintah untuk membuat payung hukum yang jelas mengenai transportasi online. Dia pun mengusulkan agar diramu undang-undang khusus transportasi online.

“Kita akan coba dorong inisiasi membentuk Undang-Undang Transportasi Online. Kenapa ini penting? Bukan hanya nanti untuk Ojol, tapi ini untuk semua transportasi yang berbasis aplikasi. Dan sekarang banyak aplikator-aplikator muncul kan? Sementara payung hukumnya cuma Kementerian aja, bukan payung hukum Undang-Undang,” tegasnya.

Sekitar 500 ribu pengemudi ojol dari berbagai daerah, termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Cirebon hingga Palembang, Lampung dan wilayah Banten Raya akan menggelar unjuk rasa, Selasa (20/5/2025).

Aksi yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 13.00 WIB itu nantinya dipusatkan di sekitar Monas, Kementerian Perhubungan dan Gedung DPR RI, Jakarta. Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap aplikator yang diduga melanggar regulasi.

Para pengemudi selain melalui aksi turun langsung juga akan mematikan aplikasi mereka sebagai bentuk penyampaian aspirasi terhadap kebijakan yang dirasa belum berpihak. Pemerintah pusat menyatakan senantiasa hadir untuk mendengarkan aspirasi dan memberikan dukungan bagi para mitra pengemudi.