Bawaslu Jabarkan Isu Strategis yang Jadi Sorotan di Pemilihan 2024

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja. (Foto: Inilah.com/Reyhaanah)

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menjabarkan isu-isu strategis yang menjadi perhatian Bawaslu dalam Pemilihan 2024.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menjelaskan permasalahan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penyelenggara pemilih masih menjadi prioritas semua pihak.

Lebih lanjut, dia mengatakan persoalan kemandirian dalam Pemilihan 2024, pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, serta potensi mobilisasi keterlibatan ASN, TNI, dan POLRI dalam pemilihan masih menjadi catatan penting.

“Kemudian tentu saja praktik politik uang. Metode praktik politik uang yang semakin berkembang seperti penggunaan uang digital, kartu elektronik hingga barang kebutuhan sehari-hari. Pencegahan yang masif harus dilakukan oleh seluruh pihak bukan hanya penyelenggara Pemilu saja,” kata Bagja dalam keterangannya, Sabtu (26/10/2024).

Selain itu, dia juga menyoroti potensi masih kentalnya polarisasi di masyarakat terkait dengan dukungan politik. Tak hanya itu, intensitas penggunaan media sosial yang makin meningkat, tentu membutuhkan langkah langkah mitigasi secara khusus untuk mengurangi dampak poltik dan kerawanan yang terjadi dari dinamika politik di dunia digital.

Bagja juga melihat kondisi pemilihan umum berpengaruh pada pemilihan kepala daerah.

Menurutnya, jarak antara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif dengan pemilihan kepala daerah serentak dilaksanakan dalam tahun yang sama. Sehingga proses pencalonan pemilihan menjadi kurang partisipastif.

Bagja juga menilai, masih adanya potensi kerawanan yang akan muncul, sehingga perlu dukungan keamanan dalam mengantisipasi intimidasi, ancaman dan kekerasan berupa verbal hingga fisik.

“Maka dukungan keamanan yang serius terhadap penyelenggaraan Pemilihan khususnya kepada Penyelenggara Pemilihan harus segera disiapkan sejak dini,” ungkapnya.

Kemudian, Bagja juga menyoroti kompetensi dari penyelenggara ad hoc mengenai pemahaman terhadap teknis dan prosedur penyelenggaraan. Ia juga melihat pentingnya layanan untuk pemilih dan hak memilih dan dipilih.

“Berikutnya antisipasi terhadap bencana alam wajib menjadi perhatian bagi KPU terutama untuk menentukan lokasi TPS yang akan digunakan untuk pemungutan suara. Lalu, masifnya gugatan terhadap hasil pemilu 2024 lalu harus menjadi fokus penting,” jelas Bagja.

Terakhir, Bagja juga mewaspadai mengenai kebijakan pemilihan yang mungkin berubah. Menurut dia,  Politik yang dinamis efek dari penyelenggaraan Pemilu 2024 akan berpotensi terhadap perubahan aturan hukum yang cepat.

Topik