Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyarankan agar Indonesia mengambil beberapa langkah dan inisiatif setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenakan tarif impor baru ke Indonesia sebesar 32 persen.
“Merespons situasi ini, saya menyarankan pemerintah mengambil beberapa langkah dan inisiatif. Pertama mengambil inisiatif melalui forum World Trade Organization (WTO) untuk mengambil kebijakan penyehatan perdagangan global agar lebih adil, dan menopang pertumbuhan ekonomi global secara berkelanjutan,” tutur Sadi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (4/4/2025).
“Kita tidak menginginkan kepentingan masyarakat global untuk mendapatkan kesejahteraan diabaikan. Indonesia perlu mengingatkan kembali tujuan dibentuknya WTO yakni prinsip perdagangan non diskriminasi, membangun kapasitas perdagangan internasional, transparan, dan perdagangan bebas, serta sebagai forum penyelesaian sengketa perdagangan internasional,” tegas Said.
Di dalam negeri, kondisi ekonomi Indonesia juga sedang tidak mudah. Contohnya penurunan daya beli, serta kondisi pasar saham dan keuangan yang sangat volatile.
Dengan begitu, Said menyarankan pemerintah mengambil langkah-langkah untuk menghadapi ketidakpastian tanpa batas waktu, antara lain menjaga produk-produk ekspor Indonesia dalam pasar internasional, mencari pasar pengganti, jika produk-produk ekspor Indonesia terhambat akibat kebijakan tarif yang membuat tingkat harga tidak kompetitif. Langkah ini untuk mempertahankan surplus neraca perdagangan.
“(Kedua) memastikan kebijakan penempatan 100 persen devisa hasil ekspor di dalam negeri berjalan dan dipatuhi oleh pelaku ekspor, hal ini sebagai jalan memperkuat kebutuhan devisa. Lalu memperkuat kebijakan hedge fund untuk pembayaran impor oleh para importir,” ungkapnya.
Pemerintah juga perlu memperluas dan memperdalam skema bilateral currency swap oleh para mitra dagang strategis Indonesia, untuk mengurangi kebutuhan pembayaran valas yang bertumpu pada mata uang US$.
Selanjutnya, pemerintah dapat menyiapkan seperangkat kebijakan kontra cyclical pada sisi fiskal untuk membantu dunia usaha menghadapi ketidakpastian global, dan kondisi perekonomian domestik yang cenderung menurun, namun tetap memastikan fiskal pemerintah sehat.
Saran Said lainnya, Indonesia diminta memperbaiki infrastruktur dan kebijakan di pasar saham dan pasar keuangan untuk mendorong pasar saham dan keuangan lebih inklusif, serta tetap menjanjikan bagi investor internasional. Terakhir, membangun komunikasi publik yang terpercaya, dialogis dan komunikatif sebagai sumber informasi yang akurat yang dapat di rujuk oleh para pelaku usaha.
Presiden Trump sebelumnya pada Rabu (2/4/2025) mengumumkan kenaikan tarif impor baru ke negara-negara yang selama ini menikmati surplus neraca perdagangan dengan AS.
Dari data Gedung Putih, Indonesia berada di urutan ke delapan di daftar negara-negara yang terkena kenaikan tarif AS, dengan besaran 32 persen.
Sekitar 60 negara bakal dikenai tarif timbal balik separuh dari tarif yang mereka berlakukan terhadap AS. Indonesia bukan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara, yang menjadi sasaran kebijakan dagang AS itu.
Ada pula Malaysia, Kamboja, Vietnam serta Thailand dengan masing-masing kenaikan tarif 24 persen, 49 persen, 46 persen dan 36 persen.
Tarif universal era Trump dikabarkan akan mulai berlaku pada Sabtu (5/4/2025), sementara tarif timbal balik, yang menargetkan sekitar 60 mitra dagang AS, akan diberlakukan mulai Rabu (9/3/2025). Dijelaskan uang yang dihasilkan dari tarif baru itu akan digunakan untuk mengurangi pajak warga AS dan membayar utang AS.
