Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mempersilahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit terkait harga pasaran test PCR yang ada di Indonesia. Hal ini bisa dilakukan untuk memastikan jika dirinya tidak mengambil keuntungan dari bisnis tersebut.
Keterlibatan Luhut dalam bisnis alat test PCR ini karena secara tak langsung melalui dua perusahaan tambang yang terafiliasi dengannya, yakni PT Toba Sejahtera Tbk (TOBA) dan PT Toba Bumi Energi memiliki saham di PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). PT GSI merupakan perusahaan baru yang didirikan tak lama setelah pandemi Covid-19 merebak di tahun 2020.
“Saya sama sekali tidak ada (ambil untung) kan bisa diaudit. Audit saja, karena memang saya suka kok kalau diaudit tuh. Kan biar jangan ada dusta diantara kita Ded.. engga usahlah pakai sumpah-sumpah, sekarang ada atau tidak saya terima deviden?,” kata Luhut dalam podcast di kanal Youtube Deddy Corbuzier, rabu (10/11/2021).
Dia mengatakan PT GSI sendiri dibuah oleh orang-orang kaya seperti Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Mohammad Arsjad Rasjid dan beberapa orang lainnya. Selain itu tujuan berdirinya PT GSI ini adalah murni untuk kemanusiaan dan tidak mencari keuntungan.
“Dan mereka membikin itu semua masalahnya demi kemanusiaan murni,” tegasnya.
Dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, lanjut Luhut, pemerintah harus bisa membuat keputusan yang cepat dan tepat sasaran. Bahkan Luhut mengaku sering mengambil keputusan yang cepat selama masa pandemi COVID-19.
Beberapa keputusan cepat yang pernah diambil Luhut adalah soal pengadaan 3 juta obat yang pernah diminta oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Saat itu Luhut meminta BPKP untuk melakukan audit terkait harga obat tersebut sebelum dibeli.
“Kita belajarlah, kamu jangan menilai situasi saat caos itu dengan situasi hari ini, enggak fair, karena dalam situasi caos itu kita harus buat keputusan yang cepat, tepat supaya mengurangi korban. Apa ada kemungkinan-kemungkina kita bypass bypass itu ada,” kata Luhut.
“Itu pengalaman saya dan saya berani melakukan itu, kenapa? karena setiap keputusan yang saya buat saya minta BPKP audit dulu, boleh di cek. Misalnya nih contoh kita mau beli obat anu tuh untuk presiden yang 3 juta kotak, itu ada 4-5 macem obat dengan vitamin. Itu saya minta dari pak Kepala BPKP diaudit dulu harganya,” lanjut Luhut.
