Ada kabar baik terkait produksi padi dari petani, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan adanya kenaikan 50 persen sepanjang Januari-Maret 2025. Hal itu membuat Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman semringah.
Dia bilang, data BPS menyebutkan, produksi padi di Januari 2025 naik 50 persen dibandingkan Januari 2024. Diprediksi naik lagi sebesar 49 persen pada Februari, serta 51 persen di Maret 2025. Kalau dirata-rata, kenaikan produksi padi dalam 3 bulan pertama 2025, mencapai 50 persen.
“Tiga bulan berturut-turut, moga-moga pada April juga baik. Itu angka sementara,” kata Mentan Amran dalam jumpa pers di kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Kamis (30/1/2025).
Ia menyebut, data yang dimiliki BPS telah sesuai dengan fakta di lapangan. Seiring dengan jumlah produksi padi yang naik, maka harga beras di masyarakat bisa turun.
Saat ini, kata Mentan Amran, harga gabah di 70 persen provinsi seluruh Indonesia, berada di bawah harga pembelian pemerintah (HPP), yakni sebesar Rp6.500/kilogram (kg). Bisa jadi karena itu tadi, produksi padi petani naik.
“Harga beras, masih ingat, average di Januari, Februari 2024, masih ingat? Itu bahkan antri membeli beras. Kala itu, harga rata-rata Rp15.000 lebih, sekarang Rp12.000 lebih. Jadi sudah dua fakta lapangan yang menunjukkan bahwa linier angka BPS yang diberikan,” kata Mentan Amran.
Mentan Amran mengatakan, kerja sama Kementan dengan BPS ini, dalam rangka penguatan data pertanian. Telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman. Di mana, seluruh data pertanian hanya boleh dikeluarkan BPS.
“Alhamdulillah kita sudah sepakat bahwa kita satu pintu, yaitu datanya dari BPS, sehingga tidak menciptakan polemik di publik. Karena kalau kita membuat data sendiri, mengambil data sendiri, bisa jadi subjektivitasnya tinggi dan ada kepentingan dan seterusnya di sana,” kata Mentan Amran.
Sementara, Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, kolaborasi BPS dengan Kementan, merupakan momen penting untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan, khususnya sektor pertanian.
“Karena dalam hal ini BPS sesuai tupoksinya adalah menghasilkan data statistik untuk bisa digunakan dan dimanfaatkan dalam rangka mendukung perumusan kebijakan pembangunan, salah satunya adalah statistik pertanian,” kata Amalia.
