Beredar kabar terdapat penambahan dua komisi baru di DPR, pada periode 2024-2029. Hal ini berkaitan dengan rencana penambahan nomenklatur kementerian pada pemerintahan Prabowo mendatang.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan penambahan ini juga akan bergantung dari kesepakatan anggota DPR periode 2024-2029 yang akan dilantik pada Selasa (1/10/2024) besok.
“DPR ini kan lembaga pengawas pemerintah, lembaga yang juga menjadi mitra pemerintah, baik di bidang Undang-Undang, budget, dan pengawasan. Sehingga komisi itu menyesuaikan dengan jumlah kementerian,” ucap Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (30/9/2024).
“Apakah ditambah, apakah tetap, nanti akan bergantung pada kesepakatan fraksi-fraksi setelah tanggal 1 (Oktober) dilantik menjadi anggota DPR,” sambungnya.
Saat ditanya lebih lanjut, apakah penambahan komisi ini memang diperlukan, ia menyebut agar pemerintah dan DPR dapat bekerja secara efektif.
“Semuanya diperhitungkan untuk menjadi keseimbangan supaya DPR lebih efektif, pemerintah juga efektif,” tandasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut persiapan untuk pelantikan anggota DPR periode 2024-2029, yang akan dilakukan besok Selasa (1/10/2024) sudah hampir 100 persen.
“Sejauh ini untuk persiapan pelantikan besok kalau kami cek sudah dalam tahap 95 persen dan tinggal merapikan yang belum-belum rapi. Tapi pada prinsipnya Insya Allah semua besok akan berjalan dengan baik dan lancar,” tutur Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (30/9/2024).
Terkait kabar adanya penambahan alat kelengkapan dewan (AKD), kata dia, masih menunggu postur kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Kami belum bisa membahas pada saat ini apakah AKD akan tambah atau tidak. Nanti kami akan tergantung dari porsi kabinet pemerintahan ke depan, yang tentunya harus kita sesuaikan dengan mitra komisi yang ada di DPR,” ucap dia.
