Sudah Pantas Jadi Menkeu, Thomas Djiwandono Sebut Penghematan Kemenkeu Nyaris Rp1.400 Triliun
Beberapa kali tampil di hadapan publik, sepertinya Thomas Djiwandono yang saat ini menjabat Wakil Menteri Keuangan II, sedang ‘latihan’ menjadi menteri keuangan (menkeu).
Bisa jadi dia memang diplot mengisi posisi yang bakal ditinggalkan Sri Mulyani.
Thomas Djiwandono yang masih keponakan presiden terpilih, Prabowo Subianto sempat menyampaikan strategi dalam mewujudkan target pajak 2025 sebesar Rp 2.189,3 triliun. Kali ini, Thomas mengungkap penyederhanaan satuan kerja (satker) berhasil menghemat belanja negara hingga Rp1.398 triliun.
Penghematan ini berhasil diwujudkan dalam 5 tahun yakni 2019 hingga 2024. Penghematan tersebut utamanya berasal dari honor operasional satker.
Thomas mengatakan, penyederhanaan jumlah satker menjadi salah satu upaya Kementerian Keuangan dalam meningkatkan kualitas belanja negara melalui penajaman perumusan output alias hasil keluaran integrasi sistem dan pengendalian belanja.
“Sampai dengan tahun 2024 telah dilakukan penyederhanaan satker yang berimplikasi pada penurunan biaya operasional, salah satunnya dari honor operasional satuan kerja sebesar Rp1.398 triliun,” tutur Thomas dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR, Jakarta, dikutip Selasa (10/9/2022).
Selain penyederhanaan satker, perbaikan norma standar biaya masukan dan pengendalian biaya melalui standardisasi indeks biaya juga menjadi upaya lainnya untuk mencapai belanja negara yang lebih berkualitas.
Upaya yang telah dilakukan Kemenkeu untuk meningkatkan kualitas belanja negara termasuk melalui akselerasi dan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas Atas PP Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia.
Selain itu, peningkatan jumlah output yang sudah menggunakan standar biaya keluaran serta perluasan sinkronisasi belanja pemerintah pusat dan daerah.
“Peningkatan jumlah output yang sudah menggunakan standar biaya keluaran, perluasan sinkronisasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah pada DAK nonfisik, dana otsus, dana insentif daerah, dan penyederhanaan jumlah satker,” ujar Thomas lebih lanjut.
Dengan berbagai upaya itu, dia menyebut pihaknya menargetkan indeks kualitas belanja pemerintah pusat dan daerah sebesar 84, perluasan implementasi standar keluaran khusus 5.117 output dan penurunan belanja birokrasi.
“Dan untuk mencapai target-target tersebut, membutuhkan alokasi sebesar Rp9,65 miliar,” tutur dia.
Menurut dia, anggaran tersebut digunakan untuk penajaman rumusan output melalui panduan penyusunan dan penggunaan klasifikasi rincian output (KRO) dan rincian output (RO), pengendalian belanja terutama belanja birokrasi melalui penetapan standardisasi biaya, dan peningkatan kemampuan SDM yaitu petugas yang menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA).
