INILAHSULSEL.COM, MAKASSAR – Jajaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan berupaya memaksimalkan pengawasan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak bulan November 2024 mendatang. Terkait dengan itu, Rabu (3/7/2024) Bawaslu Sulsel bertemu Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Zudan Arif Fakrulloh untuk membahas sejumlah perkembangan terkait pengawasan Pilkada 2024.
“Pertemuan kita adalah untuk koordinasi dengan pemerintah daerah untuk sinergitas pelaksanaan pengawasan pemilihan serentak 2024,” kata Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli usai bertemu Zudan, di Makassar.
Salah satu yang menjadi perhatian bersama antara Bawaslu dan Pemprov Sulsel adalah terkait meminimalisasi potensi pemungutan suara ulang dan mendorong penyaluran hak pilih oleh warga.
“Hal ini memang perlu kesamaan persepsi antara KPU dan Bawaslu. Karena itu, kami tengah mempersiapkan adanya pertemuan bersama untuk penyamaan persepsi pada pemilihan serentak mendatang,” ujar perempuan yang akrab disapa Ana Rusli ini.
Ana mengemukakan, dalam pertemuan juga dibahas terkait kepastian pencairan anggaran hibah atau dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) pada tiap Bawaslu di daerah.
“Tadi Pak Pj Zudan sudah memastikan akan membantu terkait kendala-kendala dalam pencairan dana hibah yang sudah masuk ke tahap dua. Kita perkirakan tanggal 9 Juli nanti sudah dicairkan,” tuturnya.
Untuk dana hibah Bawaslu Sulsel dalam NHPD yang sudah diteken totalnya Rp173 miliar, baru 40 persen dicairkan senilai Rp50 miliar dan masih tersisa 60 persen. Sedangkan untuk KPU Sulsel NHPD sebesar Rp387 miliar dan sudah dicairkan 40 persen sekitar Rp154 miliar lebih.
“Pada prinsipnya, semua kita butuhkan dalam pemilihan serentak secara administratif, kemudian kebutuhan lainnya yang memang bisa difasilitasi oleh pemerintah daerah, itu sudah dibicarakan. Dan Pak Pj Gubernur sangat terbuka. Insya Allah bisa dimaksimalkan,” kata mantan Ketua AJI Makassar ini.
Pada pertemuan itu, Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli didampingi Kepala Sekretariat Bawaslu Sulsel Dr Jalaluddin, serta Kepala Bagian masingg-masing Syarifuddin Anwar, Zulkifli dan Nur Awan Datu.
