Serikat pekerja PT Sri Isman Rejeki Tbk atau Sritex berencana menggelar demonstrasi di Jakarta pada 14-15 Januari 2025. Diperkirakan akan ada 10.000 pekerja yang ikut aksi tersebut.
Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group Slamet Kaswanto mengatakan keputusan ini berdasarkan pada hasil rapat koordinasi terkait rencana aksi buruh Sritex ke Jakarta.
“Hari Selasa sampai dengan Rabu, 14-15 Januari 2025. Estimasi massa 10.000. Estimasi armada 200 bus,” kata Slamet dalam keterangan tertulis, Jumat (3/1/2025).
Slamet menjelaskan pihaknya telah menetapkan sejumlah titik lokasi aksi. Adapun tiga lokasi utamanya yakni Istana Presiden, Gedung DPR RI, Gedung Mahkamah Agung (MA).
Secara keseluruhan, bakal ada sembilan titik lokasi demo. Selain tiga lokasi yang telah disebutkan di atas, ada juga Kantor Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian BUMN.
“Tuntutan keberlangsungan kerja dan kelangsungan usaha Sritex,” ujar Slamet seraya menyebut rencana demonstrasi ini buntut dari putusan Mahkamah Agung (MA).
MA memutuskan menolak kasasi dengan Nomor Perkara 1345 K/PDTSUS-PAILIT/2024. Adapun kasasi diajukan Sritex atas putusan pailit dari PN Semarang pada Oktober 2024 karena tak mampu melunasi utang.
“Kami selaku pekerja Sritex Group yang terdampak langsung atas putusan kasasi MA, merasakan tidak adanya keadilan bagi kami, para pekerja yang merupakan golongan masyarakat kelas bawah di negeri ini,” kata Slamet.
“Alih-alih bermimpi bisa naik kelas, kami justru dihadapkan pada ancaman PHK dan ketidakpastian, yang pasti akan membuat nasib kami semakin terpuruk jika pemerintah tidak segera turun tangan,” sambungnya.
Slamet mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Namun, pihaknya merasa perlu dilakukan langkah lanjutan demi menggerakkan hati pemerintah dalam mendorong upaya penyelamatan Sritex.
Oleh karena itu, para pekerja Sritex memutuskan untuk melakukan aksi demonstrasi.
“Kami bermaksud menggugah hati para pemimpin dan penegak hukum negeri ini, khususnya Bapak Presiden Prabowo Subianto agar mendengarkan jerit tangis kami. Kami berencana melakukan Aksi Damai ke kantor Presiden Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta,” kata Slamet.
Ia juga menegaskan, para pekerja ingin tetap dapat bekerja dengan tenang seperti dulu dan melihat kelangsungan usaha tetap terjaga.
Menurutnya, kesejahteraan pekerja hanya bisa diperoleh kalau pekerja memiliki pekerjaan, bekerja dan menerima upah, bukan berapa besar pesangon jika pailit ini dilakukan dan pemberesan aset dilakukan oleh kurator.
