Peneliti politik dari Poltracking Indonesia Arya Budi menilai Presiden Joko Widodo memiliki pengaruh pada pembentukan koalisi partai politik dalam mendukung kandidat tertentu di Pilpres 2024.
Arya mengatakan pengaruh tersebut karena Jokowi memiliki banyak pendukung untuk memberikan insentif elektoral pada tokoh tertentu yang dia dukung sebagai bakal calon presiden (capres). Sehingga, parpol akan mendekat dan berkoalisi untuk mengusung tokoh tersebut.
“Ketika Jokowi dianggap dekat atau Jokowi dianggap mendukung, meskipun secara gestur atau tidak verbal, kandidat ini akan mendapat limpahan pemilih Jokowi. Elektabilitasnya naik, kemudian partai-partai mendekat. Ini efek tidak langsung Jokowi,” kata Arya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (4/7/2023).
Pendukung Jokowi itu, tambahnya, merupakan para pemilihnya di Pilpres 2014 dan 2019.
Merujuk pada data KPU, pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla (JK) pada Pilpres 2014 meraih suara mayoritas pemilih sebesar 53,15 persen dan mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang memperoleh suara sebesar 46,85 persen.
Kemudian, di 2019, pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin memperoleh suara sebesar 55,50 persen, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan perolehan suara 44,5 persen.
“Dengan demikian, Jokowi memiliki pengaruh terhadap separuh pemilih di Indonesia dari Pilpres 2014 dan 2019. Praktis, Jokowi memiliki basis pemilih mayoritas,” kata Arya.
Selain berkenaan dengan pendukung, menurutnya, Jokowi juga berpengaruh pada pembentukan koalisi partai politik karena masih menjabat sebagai presiden.
“Kedua, efek Jokowi terhadap koalisi adalah dia merupakan presiden dengan plakat negara, yang bahkan partai tidak memilikinya. Dia komando tertinggi, punya akses informasi-informasi negara di banyak bidang, di ekonomi, dan seterusnya,” ujarnya.
