Sekretaris Jenderal (Sekjen) Garda Bangsa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Rodli Kaelani menyebut, pihaknya siap menghadapi kelompok yang akan mengadakan muktamar tandingan. Mereka tak puas dengan hasil Muktamar VI PKB di Bali.
Menurutnya, upaya tersebut dinilai konyol dan siap untuk dijegal. “Sehingga anasir-anasir, pihak-pihak eks-eks kader yang mengatasnamakan diri mereka sendiri dengan kekonyolan tentu akan berhadapan dengan Garda Bangsa untuk menjalankan arahan, komando, pimpinan PKB,” kata Rodli dalam konferensi pers di Kantor DPP PKB, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8/2024).
Rodli menekankan Muktamar VI PKB yang dilaksanakan pada 24-25 di Bali, merupakan muktamar yang legal, sesuai dengan AD/ART organisasi PKB karena dihadiri DPW dan DPC PKB se-Indonesia bahkan luar negeri.
Kedua, muktamar tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, dan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto sebagai bentuk pengakuan negara atas eksistensi dan penghargaan terhadap partai politik.
“Karena Garda Bangsa menjadi bagian dan tulang punggung utama kepemudaan dan eksistensi PKB maka Garda Bangsa merasa bertanggung jawab secara penuh untuk menjalankan arahan, komando dari Ketum DPP PKB yaitu Gus Muhaimin dan Ketua DPP Dewan Syuro PKB Kyai Ma’ruf Amin,” ujarnya.
Rodli juga menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan aparat untuk menindaklanjuti jika isu-isu muktamar tandingan. Menurutnya, agenda tersebut dinilai konyol karena bertentangan dengan keputusan yang dianggap legal dan sesuai dengan AD/ART PKB.
“Bahkan mungkin kami tidak segan-segan untuk mensomasi pihak EO maupun hotel di mana pelaksanaan kegiatan atas nama muktamar tersebut akan dilaksanakan,” ucap Rodli.
Di sisi lain, Bendahara Umum Garda Bangsa PKB, M Rano Alfath meminta kerjasama aparat penegak hukum. Ia menyebut pihaknya telah meminta Kepolisian RI untjk tidak memberikan izin apapun terhadap kegiatan yang mengatasnamakan PKB.
“Kalau kepolisian dalam hal ini kawan-kawan penegak hukum tidak melakukan, maka kami pastikan, kami yang akan membubarkannya. Karena ini sudah jelas, melanggar hukum,” tuturnya.
