Kritikan atas terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) semakin deras dan meluas. Tidak hanya dari kalangan, penolakan juga mulai terdengar dari kalangan legislator Senayan. Pemerintah dinilai sedang mencoba akali konstitusi melalui penerbitan Perppu.
Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher turut menyuarakan kritikan, dengan menyebut penerbitan Perppu sebagai akal-akalan untuk menelikung keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Ini hanya akal-akalan pemerintah buat menelikung keputusan MK yang meminta agar UU Cipta Kerja diperbaiki dalam waktu dua tahun. Kenapa diminta untuk diperbaiki? Karena UU tersebut dianggap cacat secara formil,” terang Netty dalam keterangan resminya, di Jakarta, pada Senin (2/1/2023).
Eloknya, tutur Netty, seharusnya pemerintah memperbaiki dahulu UU Ciptaker yang diamanatkan oleh MK. Sehingga status UU tersebut yang masih inkonstitusional bersyarat bisa berubah.
Langkah yang diambil pemerintah, ia nilai berbahaya bagi perjalanan demokrasi Indonesia. Karena MK sebagai pemegang kekuasaan yudikatif tidak lagi dihormati pemerintah. “Jangan justru arogan dengan menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja,” jelasnya.
Selain itu, Netty juga khawatir jika Perppu ini justru semakin tidak berpihak kepada masyarakat, khususnya para pekerja. “Banyak kekhawatiran yang muncul, salah satunya bahwa Perppu ini sengaja dimunculkan untuk tetap lebih mengedepankan kepentingan investor dan tidak berpihak kepada para pekerja,” tutupnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyampaikan pandangannya terkiat polemik penerbitan Perppu Ciptaker. Menurutnya, pro dan kontra di kalangan masyarakat terhadap suatu kebijakan pemerintah adalah hal yang biasa.
Jokowi menilai perbedaan pendapat dapat memberi warna tersendiri dalam iklim negara demokrasi. “Ya biasa dalam setiap kebijakan dalam setiap keluarnya sebuah regulasi ada pro dan kontra,” kata Jokowi di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (2/1/2023)
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini, mengatakan boleh saja berbeda pendapat, tapi kepala harus tetap dingin. Jokowi menegaskan, pemerintah siap menjelaskan semua alasan dibalik penerbitan Perppu Ciptaker. “Tapi semua bisa kita jelaskan,” ujar Jokowi.
