INILAHSULSEL.COM – Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, berharap agar Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA) di Sulsel dapat menjadi contoh terbaik bagi Indonesia dalam menyelesaikan redistribusi dan pemanfaatan lahan.
Proyek percontohan dapat dimulai di Kabupaten Wajo, khususnya pada lahan yang dikelola oleh PTPN.
“Saya berharap GTRA di Sulsel dapat menjadi teladan bagi seluruh Indonesia dalam hal penyelesaian redistribusi dan pemanfaatan lahan. GTRA di 24 kabupaten kota juga perlu didorong untuk lebih aktif,” kata Bahtiar dalam Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Sulsel 2024, yang diselenggarakan di Hotel Claro Makassar pada Kamis (16/05/2024).
Selama rapat koordinasi tersebut, Bahtiar juga meminta kepada Kanwil BPN/ATR Sulsel untuk segera mengambil langkah konkret dalam membantu warga yang menjadi korban banjir dan tanah longsor, terutama yang mengalami pergeseran tanah atau kehilangan dokumen, termasuk aset pemerintah seperti sekolah.
“Baru-baru ini, Sulsel mengalami bencana longsor dan banjir. Banyak yang mengalami pergeseran tanah, kehilangan dokumen, bahkan rumah hanyut. Saya meminta kepada Pak Kanwil untuk memberikan bantuan secara spesifik. Ini juga termasuk perlindungan terhadap aset pemerintah seperti sekolah,” ujarnya.
Selain itu, Bahtiar juga mengharapkan adanya perhatian khusus terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ada di Sulsel, termasuk Bendungan Jenelata.
Dia berharap proses pembebasan lahan bisa dipercepat tanpa mengalami hambatan, dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum dan memprioritaskan kepentingan masyarakat.
“Bendungan Jenelata itu ada penlok (penetapan lokasi) ulang karena disitu ada kawasan hutan. Tapi kalau menunggu penlok selesai, maka lama. Karena itu, tentu dengan pendampingan Kejaksaan Tinggi juga, yang tidak ada masalah saya harap bisa diselesaikan lahannya, yang ada masalah ditunda. Tidak perlu menunggu yang bermasalah selesai, agar tidak mengganggu jalannya proses pembangunan ini,” pesan Bahtiar.
Sementara, Kepala Kanwil BPN/ATR Sulsel, Tri Wibisono, mengatakan, pada tahun 2023 pihaknya telah melaksanakan salah satu amanah reformasi agraria, yakni Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan redistribusi lahan sebesar 48 ribu lebih bidang, dan ini merupakan yang terbesar di Indonesia.
Pada tahun ini, pemerintah pusat kembali memberikan target 45 ribu lebih bidang dan ini menjadi dorongan kepada Kanwil Provinsi juga di kabupaten kota untuk melakukan percepatan PTSL dan redistribusi lahan.
“Prioritas redistribusi adalah kawasan hutan sebanyak 13.800 bidang yang diharapkan di Sulsel bisa sukses. Dan di tahap implementasinya memang tidak mudah dalam meredistribusikan kawasan hutan,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Tri, akan dilakukan percepatan terkait aset pemukiman di atas air, khususnya di pulau-pulau kecil dan pulau terluar di Sulsel. Begitupun dengan penyelesaian konflik aset BUMN atau BUMD yang dikuasai oknum-oknum tertentu.
“Sementara kami selesaikan terkait lahan PTPN di Wajo, semoga secepatnya selesai dan bisa menjadi percontohan nasional sebagaimana harapan Bapak Gubernur,” kata Tri.
Dalam rapat koordinasi ini, Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin menyerahkan penghargaan dari Kementrian ATR/BPN kepada Pemerintah Kabupaten Wajo, Bone, Maros, Luwu Utara, dan Gowa. Juga penghargaan kepada Kakanwil BPN Sulsel, Kantor Pertanahan Bone, Luwu Utara, dan Maros.
