Kemitraan kesehatan Indonesia dengan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) ditangguhkan dan masih belum jelas apakah akan berlangsung secara permanen. USAID telah berinvestasi US$800 juta atau sekitar Rp13 triliun di Indonesia sejak 2020.
Pemerintahan Presiden AS Donald Trump sedang mempertimbangkan untuk menggabungkan USAID, lembaga kemanusiaan utama Washington, ke dalam Departemen Luar Negeri dalam perombakan besar yang akan mengurangi jumlah tenaga kerjanya dan menyelaraskan pengeluarannya dengan kebijakan “America First”.
Pembekuan bantuan luar negeri AS untuk Indonesia dapat membebani upaya untuk memerangi HIV dan tuberculosis (TBC), menggantikan COVID-19 yang menjadi penyebab utama kematian terkait penyakit menular secara global pada 2023. “Itu ditunda. Tidak dihentikan,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengutip Reuters, mengacu pada proyeknya dengan USAID, Kamis (6/2/2025).
“Kami tidak tahu apakah sudah dipastikan terhapus atau masih dalam penilaian,” katanya, seraya menambahkan ia mungkin akan mendapatkan kejelasan lebih lanjut dalam 90 hari ke depan.
Kedutaan Besar AS di Jakarta mengatakan pada November lalu bahwa USAID telah berinvestasi US$800 juta atau sekitar Rp13 triliun di Indonesia sejak 2020. Proyek Indonesia dengan lembaga AS tersebut melibatkan HIV dan tuberkulosis.
Menurut Budi, Indonesia juga menerima obat dari Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, yang menganggap Washington sebagai donor terbesarnya. Kedutaan Besar AS di Jakarta dan USAID tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Indonesia telah mengalami lonjakan kasus TBC dalam beberapa tahun terakhir. Kementerian kesehatan memperkirakan lebih dari 1 juta kasus pada 2023, dibandingkan sekitar 820.000 pada 2020.
Olivia Herlinda, analis kesehatan kelompok nirlaba Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives, mengatakan jeda USAID akan berdampak besar pada Indonesia. “Dampaknya sangat besar karena USAID mendukung banyak masalah kesehatan di Indonesia, termasuk kesehatan ibu dan anak, TBC, HIV, dan kesiapsiagaan pandemi,” katanya.
Secara terpisah, Budi mengatakan Indonesia akan menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga negaranya mulai 10 Februari, dengan anggaran sekitar Rp3 triliun untuk mencegah kematian dini. Target awal pemeriksaan adalah 220 juta orang untuk tahun ini.
Ia mengatakan itu akan menjadi program kesehatan terbesar yang pernah dilakukan pemerintah, melampaui vaksin untuk COVID-19. Penyebab kematian teratas di negara terpadat keempat di dunia ini meliputi stroke, penyakit jantung, dan TB, menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
