RUU Perampasan Aset
- News
Koruptor Semestinya Dimiskinkan Bukan Dimaafkan, RUU Pemulihan Aset Kebutuhan Mendesak
Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), La Ode Muhammad Syarif mendesak DPR segera mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) perampasan aset…
Selengkapnya » - News
Baleg Harap RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2026
Wakil Ketua Badan Legislas (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset bisa masuk dalam Program Legislasi…
Selengkapnya » - News
Pembahasan RUU Perampasan Aset Diundur Lagi, PPATK Ternyata Belum Siap Data
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan membeberkan alasan pihaknya harus menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.…
Selengkapnya » - News
PDIP Dorong Prabowo Terbitkan Perppu Perampasan Aset, DPR Mau Cuci Tangan?
DPR jadi sorotan usai tak memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset ke dalam Prolegnas prioritas. Kini bola panas coba dilempar…
Selengkapnya » - News
RUU Perampasan Aset Digantung Lagi, Seolah DPR Takut Menggorok Leher Sendiri
Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (Saksi) Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah atau yang akrab disapa Castro menyebut sudah memprediksi bila Rancangan Undang-Undang…
Selengkapnya » - News
MAKI Mau Gugat ke MK, agar RUU Perampasan Aset tak Lagi Digantung
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menyatakan wajar saja bila Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tidak masuk Program…
Selengkapnya » - News
RUU Perampasan Aset tak Masuk Prolegnas, Pemberantasan Korupsi tidak Maksimal
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menekankan ketika Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tidak masuk pada Program Legislasi Nasional…
Selengkapnya » - News
RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Lagi, Pegiat Antikorupsi Apresiasi Keseriusan Pemberantasan Korupsi Era Prabowo
Pegiat antikorupsi Hardjuno Wiwoho mengapresiasi langkah Pemerintahan Prabowo Subianto yang menempatkan RUU Perampasan Aset di urutan 5 dari 40 usulan…
Selengkapnya » - News
Tak Masuk Prolegnas Prioritas, DPR Anggap RUU Perampasan Aset Bukan Kebutuhan Mendesak
Meski didorong banyak pihak, DPR tetap tak memasukan RUU Perampasan Aset dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolenas) prioritas. Wakil Ketua…
Selengkapnya » - News
Berkaca dari Zarof Ricar, KPK Nilai RUU PTUK Lebih Mendesak dari Perampasan Aset
Deputi bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan menilai, pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Pembatasan Transaksi Uang Kartal…
Selengkapnya »
