DPP Partai Golkar kembali membantah isu mengenai gugatan kepengurusan baru dari Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Golkar Adies Kadir.
Menurutnya, Munas ke-XI Golkar yang menjadikan Bahlil sebagai ketua umum partai berlambang pohon beringin itu sudah sah sesuai dengan AD/ART partai.
“Jadi kami yakin apa yang telah dilakukan oleh Partai Golkar, munas tersebut sudah sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga,” kata Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2024).
Bahkan, Adies menyebut Munas Golkar yang seharusnya dijalankan Desember juga sudah diputuskan dengan sah untuk dimajukan menjadi Agustus 2024.
“Dan kalau ada pihak-pihak yang ingin menggugat ya kita hadapi saja. Kita hadapi karena memang kami sudah melaksanakan semua sesuai anggaran dasar, anggaran rumah tangga,” ujarnya.
Di sisi lain, Wakil Ketua Partai Golkar Idrus Marham mengatakan ia dan Adies baru saja membahas masalah tersebut.
Idrus menegaskan belum ada keputusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait gugatan tersebut, sehingga belum bisa dikatakan tidak sah atau lain sebagainya.
“Ya memang dari Golkar berkepentingan untuk menjelaskan. Ya kenapa? Karena perkembangan terakhir ini banyak penggiringan opini. Ya penggiringan opini seakan-akan sudah ada keputusan, padahal belum,” ujarnya dalam kesempatan yang sama.
“Dan oleh karena itu ya biar wakil ketua umum yang membidangi ini untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum sebenarnya supaya tidak simpang siur di luar,” ucapnya melanjutkan.
Idrus menilai isu ini sudah di luar batas dan menyesatkan banyak pihak hingga menimbulkan konotasi negatif. Oleh karena itu, ia merasa perlu memperjelas posisi Golkar saat ini.
“Ya dan ini betul-betul digiring opini sedemikian rupa dan ini menyesatkan,” ungkapnya.
