Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi program primadona pemerintah yang dinantikan seluruh lapisan masyarakat dari Aceh hingga Papua. Bahkan para pejabat berebut tampil membagikannya, seraya melayangkan pujian terbaik untuk presiden dan wakil presiden. Setidaknya janji kampanye sudah terwujud, meski segudang keluhan mengantre di balik layar.
“Jalan-jalan ke pasar ikan, tidak lupa membeli sarden, hari ini kita makan-makan, terima kasih Bapak Presiden”. Pantun tersebut disampaikan di depan kelas oleh siswa SDN 01 Susukan, Jakarta Timur karena sekolahnya mendapat makan bergizi gratis program dari pemerintah.
Ya, selama sepekan ini pemerintah memang sedang disibukkan dengan program MBG yang sudah berjalan di beberapa sekolah yang tersebar di Indonesia. Setidaknya ini menjadi bukti dari janji kampanye Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat Pilpres 2024.
Berbagai ucapan terima kasih dari para siswa yang sudah merasakan manfaat MBG terus mengudara di sejumlah media sosial. Menandakan, program ini sangat diterima oleh masyarakat.
Ditambah lagi dengan apresiasi para pejabat yang hadir secara langsung saat pembagian MBG di sekolah. Sebut saja Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan yang meninjau SMPN 61 Slipi Jakarta Barat dan SMAN 11 Cakung Jakarta Timur.
Wakil Menteri (Wamen) Sekretaris Negara Juri Ardiantoro bersama Wamen Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan di SDN 08 Susukan dan SMPN 174 Susukan Jakarta Timur.
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) TB Ace Hasan Syadzily di SMP Islam Nurul Qur’an dan SD Negeri Sukatani 5 Depok, Jawa Barat. Kemudian Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid di SDN 5 Cilangkap, Jawa Barat.
Tak ketinggalan, Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP) M Qodari yang ikut tampil saat pembagian MBG di SDN 06 dan 07 Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur. Bahkan siswa terpaksa menunda selama satu jam untuk menyantap MBG lantaran harus menunggu kedatangan Qodari di sekolahnya.
Meski begitu pelaksanaan MBG tetap berjalan lancar tanpa hambatan di berbagai sekolah. Berbagai pujian pun terus mengalir untuk Presiden RI Prabowo Subianto dari para pejabat atas program MBG yang dinilai sukses.
Namun di balik itu semua, ternyata tak sedikit siswa mengeluhkan program MBG yang telah dirasakan. Mulai dari menu makanan yang tak sesuai ekspektasi, keterlambatan, serta nasi yang sudah berbau.
Seperti yang dialami siswa SMAN 10 Makassar saat MBG hari ketiga di sekolahnya. Siswa menerima pnasi basi dan berbau di dalam porsi MBG, diduga makanan tersebut dimasukkan dalam kondisi masih panas yang kemudian ditutup.
Hal yang sama juga dialami siswa SMKN Taman Fajar Aceh Timur. Dari 540 porsi MBG, terdapat 10 porsi kedapatan sudah berjamur dan berbau. Ini harus menjadi perhatian pemerintah untuk mencegah keracunan massal dari program MBG tersebut.
Keluhan bukan hanya dari siswa yang sudah merasakan MBG, tapi juga dari sejumlah sekolah yang belum mendapatkan jatah MBG. Tak sedikit pihak sekolah yang mengaku kerap ditodong pertanyaan dari siswa serta orang tua siswa kenapa di sekolahnya belum mendapat MBG.
Program Buru-Buru
Mengenai hal ini, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai program ini terlalu terburu-buru dilaksanakan oleh pemerintah. Karena regulasi dan mekanisme pelaksanaan di lapangannya belum jelas.
“Program buru-buru itu pasti sulit dilaksanakan dengan baik,” ujarnya kepada Inilah.com.
Menurutnya, pelaksanaan program MBG masih belum jelas mengenai aturan serta petunjuk teknis (juknis) yang harus dilakukan pihak sekolah. Sehingga wajar jika terjadi kebingungan dalam pelaksanaannya.
“Karena program mitigasinya nggak keluar, antropologi sosial studinya nggak ada. Kemudian juga juknisnya juga nggak lengkap, ya dijalankan seadanya,” jelasnya.
Hal ini menyoroti yang terjadi di SDN 06 Pulogebang, Jakarta Timur terkait minimnya panduan teknis program MBG yang sempat membuat pihak sekolah kebingungan. Karena tidak ada simulasi sebelumnya, sehingga pelaksanaan menjadi tidak optimal.
Pihak sekolah mengaku tidak mendapat juknis serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas. Karena itu Agus menilai perlunya program mitigasi untuk mencegah berbagai kekhawatiran yang timbul dari MBG di sekolah.
“Saya cuma khawatir, jangan sampai ada anak-anak yang keracunan, alergi, dan seterusnya. Kalau itu terjadi, selesai program ini,” tambahnya.
Pola ABS
Sementara itu Pengamat Sosial dari Universitas Indonesia, Rissalwan Habdy Lubis menilai program MBG baru sebatas memenuhi janji politik. Namun bukan berarti dapat diwujudkan tergesa-gesa hanya untuk sebatas memberikan kesenangan kepada Presiden RI.
“Sebaiknya memang dihilangkan pola-pola ABS atau Asal Bapak Senang ya,” ucapnya kepada Inilah.com.
Meski begitu, lanjutnya, janji politik ini memiliki manfaat baik untuk kesejahteraan masyarakat. Artinya, ketika presiden sudah punya kampanye terkait makan bergizi gratis, mau tidak mau harus dilaksanakan.
“Karena itu bagian dari janji politik. Saya kira memang perlu ada keseriusan untuk bergerak dari hanya sekadar mengugurkan janji politik, tapi memberikan kemanfaatan yang lebih luas. Artinya janji politik itu juga kan dilihat publik sebagai satu upaya untuk menyejahterakan atau meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” jelasnya.
Konsep Sempat Berubah-ubah
Sejatinya Prabowo bersama wakilnya mencanangkan program makan siang gratis bagi siswa sekolah dalam kampanye Pilpres 2024 lalu. Dalam perkembangannya, program tersebut berubah menjadi Makan Bergizi Gratis yang disingkat menjadi MBG.
Sejak awal, program ini kerap mendapat kritikan dari sejumlah akademisi serta calon presiden (capres) pesaingnya yang menilai janji tersebut tidak masuk akal.
Prabowo juga sempat menjelaskan anggaran program makan gratis itu mencapai Rp450 triliun per tahun dengan asumsi satu porsi seharga Rp15 ribu.
Saat masa kepemimpinan Presiden Jokowi, pemerintah hanya mampu menyediakan dana dari APBN 2025 sebesar Rp71 triliun. Akibatnya anggaran untuk satu porsi MBG turun menjadi Rp10.000.
Sebelumnya makan gratis itu tersedia dengan menu seperti nasi putih, sayuran, lauk berupa olahan daging atau ikan, buah, dan susu. Namun tidak semua penerima MBG mendapat susu.
Hingga akhirnya program MBG resmi dimulai pada 6 Januari 2025 di 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 26 dapur dari 38 provinsi mulai 6 Januari 2025.
Adapun dapur yang siap beroperasi di antaranya Aceh, Bali, Sumatra Barat, Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara.
Kemudian Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan.
Adapun daerah penerima MBG adalah wilayah perkotaan dan kabupaten yang sudah pernah menjalankan uji coba beberapa bulan terakhir.
Keluhan Siswa, Guru, Orang Tua, hingga Kantin Sekolah
“Teman saya menemukan nasi basi. Saya berharap dapur penyedia makanan lebih memperhatikan kualitas penyajiannya,” ungkap Siti Nur Hafiza, siswa SMAN 10 Makassar yang mendapai nasi basi di porsi MBG saat hari ketiga.
Sementara itu siswa SDN 25 Palembang mengaku tidak menyukai rasa steak ikan yang disajikan. Meski diakuinya porsi makanan yang diberikan cukup, namun dirinya enggan menghabiskan MBG.
“Rasanya aneh dan kurang enak, meskipun menu lainnya enak semua dan porsinya pas,” tuturnya.
Muhammad Uwais, siswa lain dari SMP Negeri 19 Palembang mengeluhkan porsi yang berbeda-beda, serta tidak adanya susu.
“Tahunya agak pahit dan nasi yang disediakan sedikit. Selain itu, dua hari berturut-turut kami tidak mendapat susu seperti yang dijanjikan,” ucapnya.
Sedangkan di SMPN 12 Semarang, Jateng siswa mengeluh atas keterlambatan pengiriman MBG yang semestinya tiba pukul 11.00 WIB, namun MBG baru tiba pukul 13.30 WIB. Begitu tiba, siswa juga tidak mendapatkan susu seperti yang dijanjikan.
Hal sama juga terjadi di SMPN 18 Banjarmasin, Kalsel, sejumlah siswa terpaksa jajan terlebih dahulu karena sudah lapar karena penyaluran MBG terlambat dari jadwal yang ditetapkan. Makanan yang seharusnya disalurkan pukul 12.00 WIT baru tiba sekitar pukul 12.40 WIT.
Keluhan juga datang dari pihak orang tua karena sekolah anaknya belum mendapat jatah MBG yang sudah berjalan lima hari meski jaraknya dekat dengan dapur MBG. Seperti yang disampaikan Puji Purwanto, orang tua siswa SDN 3 Sokanegara, Purwokerto, Jateng.
“Kalau bisa merata dan secepatnya agar tidak menimbulkan kecemburuan,” ucapnya.
Tak usah jauh-jauh, program MBG pun belum merata di Jakarta, bahkan sebagian pihak sekolah sulit menjelaskan alasan kenapa belum mendapat jatah MBG.
Wakil Kepala Sekolah SMAN 14 Bidang Kehumasan, Zsa Zsa Ryana mengaku, 756 siswanya sudah menanyakan kapan sekolahnya akan mendapatkan program MBG. Para guru pun juga tidak tahu mengapa sekolahnya belum kebagian.
“Kita enggak tahu kendalanya apa, jadi lebih bertanya-tanya saja. Anak-anak siswa di sini juga sudah nanyain, ‘bu kok sekolah kita enggak ada sih, di TikTok sekolah lain banyak yang posting, sudah ada’,” ujarnya kepada Inilah.com.
Begitu juga di di SDN Pejaten Barat 09. Tak sedikit siswa serta orang tua menanyakan perihal yang sama.
“Sampai saat ini kami belum mendapatkan info lebih lanjut dan makanan belum dieksekusi,” kata Budi Rianto, guru SDN 09 Pejaten Barat.
Sementara itu Sakiam (70), penjual makanan ringan dan gorengan di kantin SD Negeri 11 Slipi, Jakarta Barat mengaku hanya bisa pasrah dengan adanya program MBG.
“Kami bisa pahami, anak-anak udah pada makan, jadi kenyang,” katanya kepada Inilah.com.
Meski terdampak MBG, namun dirinya tetap ikhtiar pasrah kepada Allah SWT. “Rezeki sudah diatur sama Allah SWT, Anak-anak yang sering jajan juga masih belanja terus, biasanya beli es dan cemilan lain,” tambahnya.
Perlunya Evaluasi
Agus Pambagio kembali menjelaskan program MBG wajib dievaluasi setidaknya tiga bulan ke depan. Ini penting, karena MBG di sekolah dikonsumsi untuk orang banyak, khususnya generasi penerus bangsa.
Hal utama yang wajib dievaluasi adalah dasar peraturan, dasar studi, serta mitigasinya. Termasuk dampak negatif dari program tersebut.
“Bagaimana kalau terjadi persoalan, mitigasinya seperti apa? Ini kan program yang menyangkut gizi, yang harus dikontrol, dievaluasi. Tidak semua anak bisa makan tepung, tidak semua anak bisa makan seafood. Itu bagaimana mitigasinya kalau sampai itu terjadi. Terutama di daerah terpencil, apakah puskesmasinya siap?” ucapnya.
DPR RI juga telah menjadwalkan untuk menggelar rapat bersama pemerintah guna mengevaluasi pelaksanaan program MBG yang telah dimulai sejak 6 Januari 2025.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron mengatakan rapat tersebut akan digelar selepas Masa Reses I Tahun Sidang 2024-2025 DPR RI yang berakhir pada 20 Januari.
DPR akan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan perdana program MBG serentak di 26 provinsi untuk memperbaiki dan meningkatkan performanya guna mencapai apa yang menjadi harapan bersama.
“Hal itu agar betul-betul program ini sukses, program ini mencapai tujuan, program ini mencapai sasaran,” pungkasnya.
(Harris Muda/Syahidan/Reyhaanah)
