Pemerintah berencana menambah utang sebanyak Rp775 triliun pada 2025. Utang itu akan berasal dari beberapa sumber seperti penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) maupun pinjaman.
“Jadi pembiayaan anggaran kita Rp616,8 triliun, itu diperoleh dari pembiayaan utang berjumlah Rp775 triliun dan investasinya negatif Rp105,4 triliun,” kata Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Riko Amir, dalam acara media gathering Kemenkeu di Serang, Banten, seperti dikutip Jumat (27/9/2024).
Riko menjelaskan utang sebesar Rp775 triliun akan berasal dari penerbitan SBN netto sebanyak Rp642,5 triliun. Sementara penarikan pinjaman akan berjumlah Rp133 triliun.
“Di mana pinjamannya akan terdiri dari pinjaman dalam dan luar negeri,” ujar dia.
Dikutip dari salinan Undang-Undang APBN 2025, pinjaman akan berasal dari dalam negeri sebesar Rp5,1 triliun. Sementara pinjaman dari luar negeri ditargetkan mencapai Rp128 triliun.
Adapun secara keseluruhan, postur APBN 2025 dirancang memiliki belanja sejumlah Rp3.621 triliun dan pendapatan sebesar Rp3.005 triliun. Defisit anggaran pada tahun 2025 dirancang sebesar 2,53 persen dari PDB atau senilai Rp616 triliun.
Selain menarik utang, pemerintahan Prabowo akan melakukan strategi refinancing untuk membayar utang jatuh tempo tahun depan yang mencapai Rp800 triliun.
Utang pemerintah turun per akhir Agustus 2024. Jelang Presiden Joko Widodo lengser pada Oktober mendatang, utang Pemerintah kini sebesar Rp8.461,93 triliun.
Total utang itu turun Rp40,76 triliun dari catatan per akhir Juli 2024 senilai Rp8.502,69 triliun. Rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) juga turun menjadi 38,49 persen, dari bulan lalu sebesar 38,68 persen.
Jokowi Tambah Utang Baru
Hingga Agustus 2024, utang baru pemerintahan Joko Widodo yang ditarik mencapai Rp347 triliun. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan, realisasi utang baru sebesar Rp347 triliun itu, setara 53,6 persen dari target utang baru yang ditetapkan dalam APBN 2024.
Utang itu, diterangkan Suahasil, terdiri dari surat berharga negara (SBN) netto, sebesar Rp310,4 triliun dan utang netto Rp37,2 triliun. Terjadi kenaikan utang berbentuk SBN yang cukup signifikan.
“Kalau dibandingkan dengan tahun lalu, tahun lalu SBN per 31 Agustus adalah Rp 183 triliun,” kata Suahasil, dikutip di Jakarta, Selasa (24/4/2024).
Dia menyebut, untuk menjamin pendanaan APBN maka utang dalam jumlah besar dibutuhkan. Di mana, SBN menjadi tempatnya dana asing dalam jumlah jumbo masuk ke Indonesia atau incoming inflow.
