Program investasi berbasis kawasan dalam bidang ekonomi yang digadang-gadang bakal calon gubernur Jawa Barat (Jabar) 2024 Dedi Mulyadi memunculkan tanda tanya besar.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai program itu membutuhkan anggaran yang besar, dengan sebaran wilayah Jabar yang cukup luas.
“Pertanyaannya kan dibangun, anggarannya besar tuh, siapa yang mengelola, siapa yang, surat pangkatnya bagaimana?” ujar Trubus kepada Inilah.com, di Jakarta, Rabu (4/9/2024).
Sepengematan Trubus, banyak pegawai atau huruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Sehingga ia menyoroti pembangunan itu diperuntukkan kepada warga siapa.
Trubus menambahkan, perbedaan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Jabar dengan beberapa sebaran kabupaten/kota juga jadi persoalan soal investasi berbasis kawasan.
“Jadi UMP-nya Karawang sama Purwakarta itu kan tinggi-tinggi, tapi UMP-nya Tasik, Ciamis itu sangat rendah sekali. Jadi ada yang tinggi sekali, ada yang rendah di Jabar nggak merata, kalau misalnya perusahaan mau investasi ke situ ya kesulitannya di situ,” kata Trubus.
Dia melanjutkan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Jabar masih banyak yang tidak jalan jika dibandingkan dengan Jawa Tengah (Jateng) khususnya Batang. Sehingga, hal itu juga menjadi pengaruh sulitnya program Dedi terlaksana.
“Jawa Barat itu karakteristik penduduknya besar, tapi karakteristik perwilayahnyanya sendiri-sendiri, susah disatukan itu. Jadi kalau bahasanya itu sulit,” tuturnya.
Diketahui, dalam bidang ekonomi, Dedi ingin menciptakan iklim investasi berbasis kawasan yang terintegrasi dengan sistem permukiman.
Ia akan menyiapkan tempat tinggal untuk pegawai dan karyawan yang tak jauh dari perusahaan tempat mereka bekerja.
“Saat ini masih banyak pegawai yang pergi bekerja harus berangkat subuh, jam 5. Nah, jika tempat tinggalnya dekat dengan perusahaan, kan berangkat bisa pagi,” kata Dedi, Kamis (29/8/2024).
Selain itu, investasi berbasis kawasan juga dinilai bisa mengefektifkan waktu bagi pegawai yang akan bekerja serta menekan ongkos transportasi.
Program investasi terpadu ini juga diharapkan menyelamatkan gempuran permukiman ke area warga, hutan bambu, atau daerah hijau lainnya. “Konektivitas wilayah tertata dengan baik, saling menghidupkan dan tidak saling membunuh,” ucap dia.
