DPRD Sebut APBD Sulsel Tahun 2023 Mengalami Defisit
Data yang Tidak Terbayarkan Perlu DiketahuiÂ
INILAHSULSEL.COM, MAKASSAR – Anggota DPRD Sulsel menyebut target anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2023 oleh Pemprov Sulsel mengalami defisit sekitar Rp600 miliar dari target yang diproyeksikan.
Ketua Komisi C DPRD Sulsel Andi Januar Jaury Dharwis menyebut target APBD tahun 2023 sekitar Rp10,1 triliun lebih, termasuk dalam postur anggaran itu sudah ada beban carry over (pengalihan pembahasan), sehingga membuat defisit.
Ia mengatakan, sejak tahun 2021 sampai 2022 dan berlanjut pada 2023 selalu ada carry over sekitar Rp500 miliar menjadi beban. Padahal proyeksi APBD tahun 2023 telah dialokasikan untuk pendapatan sebesar Rp10,1 triliun lebih dan anggaran belanja Rp9,9 triliun lebih, namun tidak memenuhi target atau minus Rp600 miliar.
Oleh karena itu, ia meminta Pemprov Sulsel agar lebih berhati-hati dalam perencanaan belanja. Sehingga tidak menimbulkan beban utang maka langkahnya harus mengurangi jumlah belanja.
“Ke depan perencanaan belanja dikurangi, tetapi tidak mengurangi kualitas pelayanan masyarakat agar fiskal kita ke depan kembali sehat,” katanya.
Menurutnya, hal ini sudah diantisipasi oleh DPRD dan Pemprov Sulsel untuk APBD tahun 2024 dengan mendekatkan target pendapatan ke realisasi tahun 2023. Apapun program dan kegiatan yang telah termuat di Peraturan Daerah APBD 2024 mengikat secara hukum.
“Jadi, apabila sudah dilaksanakan itu menjadi kewajiban pemerintah untuk menyelesaikan pada tahun anggaran berikutnya. Tahun ini kita sudah ditetapkan pos belanja sebesar Rp10,028 triliun,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Sulsel Arfandy Idris meminta agar dicari data apa saja yang tidak terbayarkan. Sehingga bisa diketahui apa saja yang menjadi utang dengan angka Rp600 miliar tersebut.
“Perlu dicari tahu apa penyebab. Kalau saya, tidak mau terjebak bahwa realisasi pendapatan yang tidak tercapai, itu belum tentu. Jangan sampai memang berlebih belanja, mungkin ada kegiatan yang dibayarkan tetapi tidak dianggarkan di APBD,” kata Arfandy.
