Program makan bergizi gratis (MBG) akan mulai dieksekusi pemerintah di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi, pada Senin (6/1/2025). Istana minta masyarakat turut mengawasi pelaksanaan program andalan Presiden Prabowo Subianto itu.
Pengawasan dari masyarakat dianggap perlu guna mencegah adanya bancakan korupsi di program yang digagas untuk atasi persoalan stunting.
“Jika ada indikasi terjadi pungutan liar atau korupsi, pemerintah meminta masyarakat untuk segera melaporkan hal ini ke BGN atau ke pihak kepolisian,” kata juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati saat dihubungi wartawan, Minggu (5/1/2025).
Urusan kualitas, tutur Aditia, masyarakat jangan khawatir. Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pengeksekusi program ini telah menetapkan standar gizi untuk setiap porsi makanan, standar kebersihan dapur dan proses pengiriman.
Adita mengklaim penerapan Pedoman Umum Sistem dan Tata Kelola Makan Bergizi Gratis di lingkungan BGN sudah didasari atas prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran.
“Anggaran yang ditentukan oleh pemerintah dirancang untuk menjamin terpenuhinya gizi bagi para penerima manfaat,” tutur Adita.
Sebelumnya, anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, meminta pemerintah mengantisipasi potensi praktik mencari keuntungan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang akan mulai berjalan pada Senin, 6 Januari 2025.
“Terkait dengan praktik oknum-oknum yang mengatasnamakan program MBG yang mulai ada korban seperti perusahaan katering, pungli, dan segala macam, itu kita minta tolong itu ditertibkan dan diantisipasi,” kata Zainul dalam keterangannya, Minggu (5/1/2025).
Zainul mengatakan, program MBG Presiden Prabowo Subianto merupakan harapan besar masyarakat. Maka dari itu, ia berharap tak ada pihak-pihak yang mencoreng program tersebut.
“Jangan sampai praktik mencari untung secara ilegal itu mencoreng program yang sangat bagus ini dan membuat masyarakat kemudian pesimis,” ucapnya.
Selain itu, dia turut menyoroti anggaran Rp 10 ribu per porsi untuk pengadaan makan bergizi gratis. Dia ragu uang sebesar itu cukup untuk mengakomodir kebutuhan gizi minimum.
“Kalau sekarang diputuskan Rp10 ribu per porsi, kami punya catatan bahwa hitung-hitungan kami kalau Rp10 ribu per porsi itu sepertinya susu belum masuk deh. Kalau susu dimasukan, nggak cukup itu anggaran Rp10 ribu,” kata Zainul dalam keterangannya, Minggu (5/1/2025).
Menurutnya, anggaran Rp10 ribu itu perlu didiskusikan ulang. Hal itu lantaran sangat berkaitan dengan standar gizi minimum yang harus terpenuhi dalam satu porsi.
“Apalagi untuk daerah-daerah tertentu ya, di daerah luar Jawa mungkin akan lebih mahal biaya pokok untuk karbohidrat dan juga untuk sayuran,” sambung dia.
