Saat rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR, Kementerian Pertanian (Kementan) meminta pagu anggaran tahun depan Rp14,66 triliun. Salah satu janjinya, program ketahanan pangan atau food estate beres.
“Pagu anggaran tersebut akan digunakan untuk empat program Kementerian Pertanian,” kata Sekretaris Jendral Kementan, Kasdi Subagyono di Jakarta, Senin (4/9/2023).
Kasdi menyampaikan hal tersebut saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen. Ada empat program tersebut meliputi Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp8,4 triliun, Nilai Tambah dan Daya Saing Industri sebesar Rp1,3 triliun, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi sebesar Rp606,7 miliar, dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp4,27 triliun.
Baca Juga:
Bahlil Akui Cuan Masuk Hanya 30 Persen, Analisa Faisal Basri Mulai Terbukti
Dia menyampaikan, untuk anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Kementan pada 2024 diusulkan sebesar Rp2,46 triliun. “Anggaran tersebut digunakan untuk pegembangan food estate dan penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP),” kata Kasdi.
Tapi sayangnya, program Food Estate yang digagas Presiden Jokowi, di berbagai wilayah, termasuk Kalimantan Tengah (Kalteng), belum ada wujudnya hingga kini. Program ini masuk Proyek Strategis Nasional (PSN) periode 2020-2024. Dua tahun berjalan di Kalteng, hasilnya: gagal. Perkebunan singkong seluas 600 hektare mangkrak dan 17.000 hektare sawah baru tak kunjung panen.
LSM Pantau Gambut, menemukan, proyek Food Estate di Kalteng, hanya memicu persoalan baru, bencana banjir kian meluas dan berkepanjangan, serta memaksa masyarakat Dayak mengubah kebiasaan mereka menanam.
Pejabat Kementerian Pertanian mengakui ada kekurangan dalam pelaksanaan program food estate. Tapi dia mengatakan lumbung pangan di Kalimantan Tengah tak sepenuhnya gagal. Adapun pejabat Kementerian Pertahanan mengeklaim mangkraknya kebun singkong disebabkan ketiadaan anggaran dan regulasi pembentukan Badan Cadangan Logistik Strategis.
Namun, sebutnya, apabila sudah ada kepastian alokasi dana dari APBN Tahun 2023 maka pengelolaan kebun singkong akan dilanjutkan. Seorang warga Desa Tewai Baru, Rangkap sangat kesal lantaran lahan yang turun-temurun digarap keluarganya, seluas 4 hektare. dipakai untuk kebun singkong.
