Pakar Hukum Tata Negara
- News
Kasus Mario Dandy, Pakar Hukum: Keadilan Restoratif Hanya untuk Pidana Ringan
Pakar Hukum Tata Negara yang merupakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Prof. Hibnu Nugroho menyampaikan bahwa penerapan keadilan…
Selengkapnya » - News
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Penyidik Tunggal OJK Bermasalah dan Perlu Koreksi
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Mulawarman, Herdiansyah mengingatkan adanya masalah penting dalam Pasal 49 Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan…
Selengkapnya » - News
RKUHP Berikan Kenyamanan bagi Penguasa
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai RKUHP akan memberikan kenyamanan untuk Presiden Joko Widodo dan para pejabat lainnya di…
Selengkapnya » - News
Soal Kebebasan Berpendapat, RKUHP Dinilai Bakal Langgar Konstitusi
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengkritisi pasal 256 RKUHP perihal pemberitahuan demonstrasi. RKUHP tersebut rencananya akan dibahas dalam rapat…
Selengkapnya » - News
Lord Luhut di Belakang Rencana Penundaan Pemilu 2024?
Jagad politik Indonesia tegah menghangat. Tanpa angin dan hujan, partai politik menggoreng gagasan berbahaya: penundaan pemilu. Ide itu juga secara…
Selengkapnya »
