Anggota Komisi II DPR Fraksi PKB Mohammad Toha meminta KPU kooperatif terkait adanya laporan dari LSM ke KPK atas dugaan penyelewengan anggaran negara dalam pengunaan ‘private jet’ untuk para anggota KPU pada Pemilu 2024.
Ia menyebut, skandal sewa jet pribadi untuk anggota KPU Periode 2022-2027 ini sempat ramai di jagat media nasional dan internasional. Banyak kalangan menuding sebagai aib yang tidak mencerminkan postur lembaga yang menyelenggarakan pemilihan calon pemimpin bangsa.
“Tudingan negatif itu sekarang berujung laporan ke KPK dengan bukti-bukti yang dapat dipastikan akan didalami oleh para penyidik komisi antirasuah. Saya berharap KPK bekerja profesional, bila KPU terbukti menyeleweng dalam pengadaan jet pribadi atau sebaliknya hukum harus ditegakkan,” ujar Toha dalam keterangan yang diterima di Jakarta, dikutip Minggu (11/5/2025).
Saat awal skandal ini terendus, penegak hukum tidak langsung mengusutnya. Padahal saat itu juga, terdapat laporan BPK yang menyatakan ketidakberesan hasil pemeriksaan anggaran KPU. Oleh karena itu, dirinya mengapresiasi pelaporan oleh LSM tersebut.
“Semua pihak juga patut mengapresiasi kinerja penyelenggara pemilu 2024. Tapi, karena pengadaan sewa jet sudah menjadi opini publik sebagai skandal. Kita harap KPK menyelesaikan laporan ini seadil-adilnya,” tegasnya.
Toha menyatakan, kasus itu harus menjadi pelajaran bagi KPU di masa akan datang. KPU perlu meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa, termasuk pengadaan jet pribadi, untuk mencegah terjadinya korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik.
Tak hanya itu, menurutnya, KPU harus memperkuat pengawasan internal untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan korupsi dalam proses pengadaan. Selanjutnya, KPU juga harus memastikan proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara jelas dan transparan, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pengadaan yang baik.
“KPU perlu memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara efektif dan efisien, dengan memprioritaskan kebutuhan yang paling penting,” jelasnya.
Dia meminta KPU dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa, untuk memastikan semua proses dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab.
