otonomi daerah
- Kanal
Bersatu Membangun Daerah Pasca Pilkada 2024
Pilkada serentak 2024 telah selesai. Puluhan pemimpin daerah baru akan dilantik untuk memimpin pemerintahan daerah (Local Government) selama lima tahun…
Selengkapnya » - News
Klaim 300 Perda Bermasalah, KPPOD: Partisipasi Publik dalam Kebijakan hanya Formalitas
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N. Suparman menyatakan bahwa jika melihat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah…
Selengkapnya » - News
Klaim 300 Perda Bermasalah, KPPOD: Partisipasi Publik Sebatas Formalitas
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N. Suparman menyatakan bahwa jika melihat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah…
Selengkapnya » - News
Undang Peneliti BRIN, MIPI Kaji Masa Depan Otonomi Daerah
Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), Sabtu (22/7/2023) untuk kelima kalinya menggelar webinar Pemikiran tentang Masa Depan Otonomi Daerah di Indonesia.…
Selengkapnya » - News
Gelar Diskusi Sesi 4, MIPI Gali Pemikiran tentang Masa Depan OTDA
Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) menggelar webinar seri keempat bertema “Pemikiran tentang Masa Depan Otonomi Daerah”, Sabtu (15/7/2023). Melalui diskusi…
Selengkapnya » - News
UU Ciptaker dan Sistem Multi Partai, Hambat Praktik Otonomi Daerah
Terdapat beberapa implikasi negatif dalam pengelolaan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hal ini jadi dalang dari terhambatnya…
Selengkapnya » - News
Belum Efektif, Pelaksanaan Otonomi Daerah Perlu Dievaluasi
Pelaksanaan Otonomi daerah (Otda) belum efektif, lantaran tidak bisa menghasilkan pelayanan publik, pelayanan pendidikan, kesehatan dan layanan perizinan yang prima…
Selengkapnya » - News
Faktor Kepala Daerah Disebut Jadi Kunci Efektivitas Otonomi
Faktor kepala daerah disebut menjadi salah satu kunci agar otonomi daerah berhasil. Hal ini terlontar dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian…
Selengkapnya »
