Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia menyebut adanya 9 isu krusial menyangkut pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim). Apa saja?
Kata Doli, salah satu dari sembilan isu krusial di IKN Nusantara adalah masalah pertanahan dan tata ruang. Saat ini, Komisi II DPR telah menerima draf RUU dari pemerintah.
Selain itu, pemerintah dan DPR sepakat membentuk panitia kerja atau panja, serta Daftar Inventaris Masalah (DIM). “Sudah kita kumpulkan, panjanya sudah terbentuk dan hari ini rapat pertama panja,” kata Doli di Kompleks DPR, Jakarta, Senin (11/9/2023).
Baca Juga:
DPR Tolak Anggaran Rp87 Miliar untuk Borong 111 Mobil, Bos Bapanas Gelagapan
Politkus Partai Golkar ini, mengakui, terdapat beberapa isu yang disampaikan dalam rapat sebelumnya. Mulai dari kewenangan otoritas IKN Nusantara, masalah pertanahan, pengelolaan keuangan, tata ruang, keberlanjutan, penyelenggaraan perumahan, penerimaan pegawai otorita serta permasalahan mitra kerja.
“Itu sudah kita bahas, ada beberapa DIM yang masuk, nanti kita lanjutkan lagi tanggal 18 (September 2023),” jelasnya.
Ia pun menyebut, dari sembilan isu krusial mengenai IKN Nusantara, pemerintah dan DPR saat ini fokus kepada isu tadi, yakni pertanahan dan tata ruang. Namun belum bisa dipastikan, bagaimana keberlanjutan atau pembahasan mengenai apa saja yang spesifik dari isu tersebut. “Belum dibahas enggak tahu jadinya gimana,” tegasnya.
Baca Juga:
Aguan Incar Bisnis Proyek Hiburan di IKN, Inilah Bisnis Sukanto Tanoto di Kaltim
