Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebut perilaku koruptif mantan presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu diadili.
Hal ini ia sampaikan menanggapi masuknya nama Jokowi sebagai salah satu pemimpin dunia terkorup di dalam daftar Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
“Laporan atas dugaan Jokowi dalam kegiatan koruptif perlu diadili, tentu tidak serta merta menuduh, perlu didahului dengan merespons laporan publik, dan KPK sudah pernah menerima laporan itu, tetapi KPK tidak merespons sebagaimana mestinya,” ujar Dedi saat dihubungi Inilah.com, di Jakarta, Selasa (7/1/2025).
Lebih lanjut, ia menerangkan rilis OCCRP bukan hal luar biasa, mengingat pernyataan itu didasarkan pada opini pada aktivitas politik Jokowi.
“Artinya Jokowi bukan koruptor tetapi punya potensi korup, tidak saja merugikan soal keuangan secara langsung, tetapi kebijakan Jokowi potensial merusak sistem,” terangnya.
Dedi pun menilai, sekalipun tak ada hasil rilis dari OCCRP, opini senada terhadap Jokowi sudah banyak disuarakan di dalam negeri ini.
“Jokowi tidak perlu berlebihan, dan memang nuansa korup itu ada dalam aktivitas Jokowi, misal saja soal keputusan MK, UU Ciptakerja, ini sedikit contoh potensi korup itu, ditambah dengan kecurigaan publik soal keterlibatan Jokowi pada politik praktis, baik di Pemilu, Pilpres, maupun Pilkada,” jelas Dedi.
Sebelumnya, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti mencermati maraknya tulisan ‘Adili Jokowi’ yang belakangan menghiasi tembok-tembok di berbagai penjuru Jakarta, sebagai reaksi atas lamban dan lembeknya sikap dari penegak hukum.
Ray menyebut khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang belum apa-apa sudah berkelit dengan alasan belum ada laporan. “Lha…kasus korupsi tidak perlu menunggu laporan. Aneh bukan?” kata Ray kepada Inilah.com di Jakarta, Minggu (5/1/2025).
Lagipula, ia menekankan, beberapa individu dan organ sudah pernah melaporkan anak bekas Presiden Jokowi ke KPK. Jadi, menurut Ray, sikap KPK itu makin menumbuhkan pesimisme publik bahwa KPK dapat berdiri mandiri dan independen.
Ray menerangkan, berbagai tulisan-tulisan di dinding itu tentu saja ada kaitannya dengan rilis OCCRP baru-baru ini. Rilis yang menominasikan nama okowi sebagai salah satu tokoh terkorup itu menguatkan apa yang memang menjadi perhatian sebagian masyarakat Indonesia.
