Kalau tak ada aral, Badan Pusat Statistik (BPS) bakal merilis angka pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2022 pada Jumat (5/8/2022). Tim ekonomi Presiden Joko Widodo optimis bisa di atas 5 persen. Ini indikatornya.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini, angka pertumbuhan ekonomi nasional kuartal II-2022 di atas 5 Persen. Alasannya, konsumsi masyarakat naik serta meningkatnya kinerja industri manufaktur.
“Besok Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan pertumbuhan di kuartal II, tapi pemerintah dengan indeks keyakinan konsumen juga baik, dan PMI (Purchasing Managers Index) di 51,3, kami optimis angka (pertumbuhan ekonomi) di atas 5 persen,” kata Menko Airlangga usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/8/2022).
Kalau prediksi Menko Airlangga benar. maka capaian pertumbuhan ekonomi selama dua kuartal berada di level di atas 5 persen. Di mana, ekonomi kuartal I-2022 mencapai 5,01 persen.
Masih kata Menko Airlangga, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih akan di atas laju inflasi tahunan per Juli 2022 yang mencapai 4,9 persen (year on year/yoy). Memang ada tren inflasi merangkak naik dalam beberapa bulan terakhir.
Namun, kata dia, dalam waktu yang tidak lama lagi, harga sejumlah komoditas akan turun, seperti untuk komoditas minyak goreng. “Walaupun kita lihat harga tepung terigu akan turun di kuartal 1 tahun depan. Kemudian beberapa komoditas relatif sudah turun termasuk minyak goreng,” ujarnya.
Tahun ini, Menko Airlangga meyakini, daya beli masyarakat akan terjaga dengan bantalan subsidi yang dianggarkan pemerintah. Besaran subsidi di APBN 2022, sejauh ini masih mencukupi untuk menjadi bagian Jaring Pengaman Sosial.
Selain melakukan intervensi dengan memberikan subsidi, Airlangga mengatakan pemerintah pusat dan daerah serta Tim Pengendali Inflasi akan terus menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasar agar tidak mengerek signifikan inflasi.
“Tentunya yang menaikkan inflasi adalah komoditas pangan dan energi, dan sampai sekarang kan pemerintah masih mempertahankan daya beli untuk komoditas tersebut. Indonesia tidak melakukan pass through harga, berbeda dengan negara lain,” beber Ketua Umum Partai Golkar itu.
