Perubahan Ketiga UU BUMN, Pemerintah Ingin Percepatan Ketahanan Energi dan Kemandirian Pangan
Pemerintah menyetujui laporan panitia kerja (panja) Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU 19 Tahun 2003 tentang BUMN, segera dibahas dalam rapat paripurna DPR.
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas mengatakan, lewat pembentukan RUU BUMN itu, diharapkan sejalan dengan asta cita Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen untuk mendorong hilirisasi sumber daya alam (SDA). Untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional.
“BUMN diharapkan menjadi motor penggerak dalam pengembangan industri pengolahan berbasis sumber daya alam, termasuk nikel, bauksit, dan tembaga. Sehingga terjadi penguatan rantai pasok industri strategis, seperti energi terbarukan dan kendaraan listrik,” Menkum Supratman dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Sabtu (1/2/2025).
Menkum Supratman juga berharap, hilirisasi SDA bisa mendorong peningkatan kandungan lokal dan substitusi impor. “Semuanya untuk menjadikan industri kita kuat. Ujung-ujungnya untuk kemandirian ekonomi kita,” ujar Menkum Supratman.
Selain penciptaan nilai tambah yang mendukung pertumbuhan ekonomi, kata dia, BUMN diharapkan bisa menjadi agen pembangunan nasional. Banyak hal yang bisa digarap mulai peningkatan konektivitas yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
“Peningkatan ketahanan energi dan pangan nasional, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dapat melakukan kontribusi fiskal terhadap penerima negara melalui dividen dan pajak,” kata dia.
Selain itu, Menkum Supratman mengatakan, BUMN harus mampu menjadi entitas bisnis yang berdaya saing global, dan mampu memberikan nilai tambah bagi pemerintah.
“BUMN juga perlu terus mengimplementasikan tata kelola korporasi yang baik. Good corporate governance, pengembangan sumber daya manusia unggul yang berintegritas dan berwawasan global dan terus melakukan akselerasi, inovasi, dan penguasaan teknologi untuk peningkatan produktivitas,” ucap dia.
