Munculnya wacana penerapan sistem proporsional tertutup atau mencoblos gambar partai dalam Pemilu 2024 menuai polemik. Padahal, faktor sistem dinilai belum menjadi tolak ukur utama bagi pemilih dalam menentukan pilihannya saat mengikuti pemilu.
“Salah satu alasannya (karena) banyak pemilih di Indonesia yang tidak rasional,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasanuddin Wahid dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (17/1/2023).
Dia menjelaskan, hal itu tidak terlepas dari kondisi masyarakat di Indonesia berbeda dengan publik di beberapa negara. Menurut Hasanuddin, masyarakat di negara yang demokrasinya sudah maju melihat dan memilih calon pemimpin berdasarkan program serta wawasan. Sedangkan di Indonesia, program dan wawasan itu hanya menjadi kembang-kembang yang mewarnai demokrasi dan kepemiluan.
“Banyak masyarakat kita yang kemudian memilih jalan pintas, bukan program dan wawasan yang ditarungkan. (Tapi) kepentingan pragmatis bahkan politik identitas yang mengemuka,” kata Hasanuddin menambahkan.
Terkait sistem pemilu sendiri, PKB, lanjut Hasanudin, menginginkan penerapan proporsional terbuka atau mencoblos nama calon anggota legislatif (caleg). Sebab, sistem itu menjaga kontestasi. Adapun partai menjadi pihak yang mengedepankan gagasan dan program.
“Gagasan yang bisa menjadi pandu buat masyarakat memilih, bahwa jika menggagas sesuatu saja tidak bisa bagaimana dia mengelola negara,” ujar Hasanuddin menambahkan.
