Pengamat politik sekaligus peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Siti Zuhro menyoroti usulan Presiden Prabowo Subianto soal pemilihan Kepala Daerah dipilih lewat DPRD.
Dalam diskusi ‘Pilkada Langsung atau via DPRD? Tantangan, dampak, dan prospeknya terhadap demokratisasi dan debirokratisasi’ Peneliti Kepemiluan dan Demokrasi, dia justru mempertanyakan jaminan kualitas kepala daerah yang dihasilkan dari pemilihan di DPRD.
“Kalau kita balik lagi ke DPRD, apakah menjamin, meskipun diperbaiki, akankah menjamin bahwa kepala-kepala daerah yang terpilih itu oke?,” ujar Siti Zuhro dalam diskusi daring, Minggu (22/12/2024).
Siti menilai, seorang calon pemimpin daerah tidak hanya dituntut popularitas dan elektabilitas. Namun memiliki kualitas dan juga kompetensi.
“Ini yang mungkin perlu ada pendalaman, diskusi yang tidak sekadar kita diskusikan hal yang hanya dipermukaan. Kita harus turun ke tingkat bagaimana memahami filosofi memahami filosofi teks konteks tadi itu. Yang empirik juga harus kita sampaikan secara utuh,” kata Siti.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis (12/12/2024), mengakui bahwa biaya Pilkada di Indonesia terlalu mahal. “Berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing, ya kan?” ujar Prabowo.
Ia membandingkan sistem tersebut dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India yang dinilainya lebih efisien. “Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien,” katanya.
Ia kemudian mengajak ketua-ketua umum partai politik lain untuk memperbaiki sistem partai politik. Terlebih, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sudah menyampaikan pemikiran serupa kepadanya. “(Bahlil) Tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mbak Puan (di HUT Golkar ini). Kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain, mari kita berpikir,” ajak Prabowo.
