Mungkin banyak yang tak tahu, pemerintah menetapkan anggaran jumbo hingga Rp500 triliun untuk mengatasi kemiskinan. Sayangnya, dana tersebut habis untuk rapat dan studi banding di hotel-hotel mewah.
Tak sedang bercanda, Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN&RB), Abdullah Azwar Anas blak-blakan membuka ‘kecelakaan’ anggaran kemiskinan ini. Sehingga wajarla bila, anggaran kemiskinan yang begitu besarnya, menjadi tak efektif. Lantaran angka kemiskinan di Indonesia tetap menjulang tinggi.
Menurut Azwar Anas, anggaran jumbo untuk mengentaskan kemiskinan tidak efektif lantaran digunakan untuk hal-hal tak penting. Misalnya kementerian dan lembaga terkait kemiskinan sibuk melakukan studi banding dan rapat-rapat di hotel. “Anggaran kemiskinan Rp500 triliun terserap di studi banding kemiskinan. Banyak rapat-rapat tentang kemiskinan,” kata mantan Bupati Banyuwangi itu, Jakarta, dikutip Sabtu (28/1/2023).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin pada September 2022, mengalami kenaikan 9,57 persen dibandingkan Maret 2022. Secara tahunan, jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan ketimbang September 2021 yang mencapai 0,14 persen.
Menurut Azwar Anas yang juga kader PDI Perjuangan ini, harus ada reformasi besar-besaran terhadap penggunaan anggaran tersebut. Dirinya pun menyarankan agar rapat atau studi banding bisa memanfaatkan teknologi yang sekarang sudah berkembang. “Jangan berulang terus, program kemiskinan banyak tapi terserap di studi banding kemiskinan,” ujarnya.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Margo Yuwono mengatakan, jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 26,36 juta orang. Bertambah sebanyak 0,20 juta orang terhadap Maret 2022.
“Kemudian, persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2022 sebesar 7,50%, naik menjadi 7,53% pada September 2022. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2022 sebesar 12,29%, naik menjadi 12,36% pada September 2022,” ujar Margo dalam rilis resmi BPS di Jakarta.
