Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sindir pemerintah daerah (pemda) yang hobi mengendapkan uang di bank. Sejatinya, kejadian ini sudah berkali-kali terjadi.
Ia mengaku masih mencari cara untuk mensinkronkan fiskal pusat dan daerah agar dampaknya maksimal bagi ekonomi dan masyarakat.
Sri Mulyani mencontohkan, saat pandemi COVID-19 pemerintah pusat jor-joran belanja dengan memberikan stimulus untuk membantu masyarakat, namun gelontoran transfer ke daerah dari pemerintah pusat hanya diendapkan di bank.
“Waktu pemerintah pusat mencoba ekspansif dengan belanja dan untuk meningkatkan growth penciptaan kesempatan kerja, daerahnya dikasih transfer, terus transfernya berhenti di bank, they don’t spend sehingga memunculkan ada elemen ngerem dari sisi kemampuan fiskal untuk countering siklus dari perekonomian,” kata Sri Mulyani di Jakarta, dikutip Kamis (26/9/2024).
Sri Mulyani menyebut sepertiga dari APBN dialokasikan untuk transfer ke daerah. Dua ahun belakangan, jumlah APBN rata-rata di atas Rp3.000 triliun. Sepertiganya berarti sekitar Rp1.000 triliun.
“Di daerah malah justru tidak spending. So mereka menjadi semacam pengerem, efektivitas dari countercyclical fiskalnya menjadi menurun,” ucapnya.
Tidak hanya fiskal pemerintah pusat dan daerah yang harus sinkron, melainkan juga kebijakannya.
Sri Mulyani mengingatkan jangan sampai proyek yang dibangun pemerintah pusat tidak sinkron dengan yang dibangun pemerintah daerah.
“Jangan sampai pemerintah pusat membangun jalan ke sana, yang daerahnya membangun jalannya di sini sehingga nggak ketemu,” kata Sri Mulyani.
Dia juga menyebut sejumlah proyek infrastruktur yang tidak diawali dengan kajian. Sehingga banyak proyek-proyek infrastruktur yang mubadzir.
“Misalnya pembangunan irigasi. Pemerintah pusat membuat bendungan di daerah sini, kemudian pemerintah daerahnya sawahnya nggak di situ atau jaringan irigasi tersiernya di tempat yang lain lagi sehingga nggak ketemu,” beber Sri Mulyani.
