Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menjelaskan ihwal pelarangan awak media masuk ke Gedung DPRD DKI Jakarta usai penggeledahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu pagi (18/1/2023). Menurut Mujiyono, aturan ini diberlakukan berdasarkan perintah pihak Sekretariat Dewan (Setwan) dengan alasan keamanan.
“Iya jadi tadi saya tanya ini aturannya sampai kapan? Karena perintahnya masih sama, ya sudah. Kami enggak boleh mengizinkan mereka (wartawan) masuk. Tadi juga (pihak Setwan) ngomong ke saya, kalau saya mah baik-baik saja,” kata Mujiyono saat dihubungi awak media, Rabu.
Lebih lanjut, Politiktus Partai Demokrat ini juga mengatakan jika pihak Setwan mewanti-wanti adanya tindakan awak media yang coba memasuki lokasi penggeledahan KPK pada Selasa sore kemarin.
Dari kabar yang beredar, petugas KPK melakukan penggeledahan di lantai 3, 4, 8, dan lantai 10 Gedung DPRD DKI Jakarta. Salah satunya ruang di Lantai 10 Gedung DPRD DKI Jakarta yang merupakan lantai di mana ruangan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi berada.
Sedangkan tiga lantai lainnya diketahui adalah lokasi kantor Fraksi Golkar dan Fraksi PSI (4), Fraksi PDIP (8), dan ruang Komisi C (3).
“Cuma yang di jaga-jaga itu karena banyak orang takutnya ke yang lain, ke tempat-tempat yang diperiksa. Jadi mohon pengertiannya saja,” jelas dia.
Adapun perihal rapat koordinasi Komisi A dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang terjadwal pukul 09.00 WIB, menurut Mujiyono tetap berlangsung secara terbuka.
“Rapat terbuka, kita enggak pernah tertutup,” tegas dia.
Semula, awak media yang hendak memasuki gedung DPRD DKI melalui pintu masuk basement tak mendapat izin dari petugas kemanan atau Pamdal setempat Rabu pagi
Sekitar tiga hingga tujuh orang Pamdal berseragam menyebut bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan Humas DPRD DKI untuk memberikan akses kepada awak media.
“Kami akan koordinasi dulu dengan orang atas untuk akses masuk wartawan,” kata salah seorang petugas kepada awak media
Sementara, untuk tamu yang ingin berkunjung terlebih dahulu menunjukkan identitasnya kepada petugas, dan hanya satu orang perwakilan yang diizinkan masuk ke gedung DPRD DKI.
Suasana semacam ini semula tak pernah terlihat di lingkungan kantor wakil rakyat itu.
