Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi, mengaku masih mengkaji opsi membuka kembali akses jembatan penyeberangan orang (JPO) di kolong Jalan Layang Kalibata, Rawajati, Jakarta Selatan. Akses ditutup sejak awal Februari 2025 karena sering terjadi tawuran di lokasi tersebut.
“Nanti kami akan berkoordinasi dulu ya dengan Wali Kota (Jakarta Selatan), dengan pengamanan di situ, juga dengan Dinas Bina Marga dan Dinas Perhubungan serta Satpol PP. Kami cek-cek,” kata Teguh di Jakarta Timur, Kamis (13/2/2025).
Ia meminta tambahan waktu agar pemprov Jakarta akan mencarikan solusi terbaik terkait pengamanan di sekitar JPO tersebut sebagai langkah keamanan jika dibuka kembali.
“Tapi juga dilihat semata-mata itu suatu kebijakan yang sifatnya reaktif, kami juga harus mengkajinya kalau itu dibuka. Nanti kita lihat,” ucap Teguh.
Ia pun menyoroti soal seringnya terjadi tawuran di Jakarta, salah satu penyebabnya karena bentrokan antar lingkungan masyarakat ataupun hanya sebagai konten media sosial.
“Kemarin juga kami sempat membahas beberapa tawuran yang ada di wilayah DKI Jakarta mungkin bukan hanya di Kalibata, betul-betul apakah itu tawuran yang sesuatu yang alami karena suatu masalah-masalah tertentu, ataukah tawuran juga karena masalah konten,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengaku telah bertemu dengan beberapa platform media sosial untuk membicarakan masalah tersebut.
“Kami sempat bicarakan juga di beberapa kali pertemuan, termasuk kami kemarin juga bicara dengan misalnya TikTok, kami juga akan undang Instagram atau platform yang lain, termasuk juga pastinya kami sangat berharap juga nanti dengan komunikasi terkait tawuran,” ucapnya.
Penutupan JPO di kolong flyover Kalibata sejatinya punya maksud baik, untuk mencegah aksi tawuran yang sering terjadi. Persoalannya Pemprov Jakarta tak memberikan fasilitas alternatif untuk penyeberangan warga.
Akibatnya, warga terhambat dalam beraktivitas. Bahkan siswa terpaksa harus memanjat pagar besi yang menutup JPO tersebut agar bisa ke sekolah. Wakil Ketua DPRD Jakarta, Rany Mauliani merasa prihatin.
Dia mendesak pemprov cepat bergerak dan hadirkan solusi. Sebab cara siswa memanjat pagar JPO yang ditutup untuk menyeberangi jembatan di atas sungai itu beresiko dan berbahaya.
“Cukup prihatin dengan permasalahan ini, ternyata masih ada persoalan anak-anak yang memiliki kendala ketika hendak ke sekolah,” kata Rany kepada wartawan di Jakarta, dikutip Sabtu (8/2/2025).
Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PDIP Dwi Rio Sambodo mendesak pemprov menyiapkan solusi darurat. Dia mengatakan, penutupan tanpa alternatif yang memadai sangat membahayakan warga, terutama anak-anak yang terpaksa melintasi flyover atau memanjat pagar. “Akses penyeberangan yang aman adalah hak dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah,” kata Rio kepada wartawan, Jumat (7/2/2025).
Rio mengusulkan Revisi Perda terkait infrastruktur pejalan kaki untuk memastikan akses yang aman di area padat, khususnya di kolong Kalibata, demi melindungi keselamatan warga.
“Pemprov juga harus melibatkan warga dalam pengambilan keputusan kebijakan infrastruktur, agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan mereka dan dapat mengurangi potensi bahaya,” ucapnya.
Penutupan akses JPO kolong flyover Kalibata dikeluhkan banyak warga. Siswa SD bahkan mengeluh akses jalan ke sekolahnya kini jadi sulit imbas penutupan itu.
Juna mengaku orang tuanya tahu mengenai kondisi akses JPO saat ini. Namun tak ada pilihan lain selain mengakses JPO dengan memanjat untuk menyeberangi Sungai Ciliwung.
“Kalau di sini harus manjat atau lewat samping. Ya bahaya juga sih. Orang tua tahu. Tapi ya mau gimana lagi, jalannya cuma ini. Kalau lewat atas susah jalannya, lebih ngeri (tabrak mobil-motor),” jelas dia.
Warga bernama Narsim (41) menyebut penutupan JPO itu membuat warga sekitar kerepotan saat hendak menyeberang. Menurutnya, tak ada trotoar di atas flyover sehingga pejalan kaki merasa ngeri harus bersaing dengan kendaraan bermotor.
“Mau lewat atas flyover, enggak ada trotoarnya. Jadi saingan sama mobil motor kan,” kata Narsim.
Â
